“TIRANI†KONSTITUSIONAL

Abstract

ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUIX/2011 tentang uji materiil beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e telah menciptakan sebuah tirani konstitusi. Berdalih alasan negara hukum dan independensi hakim, Mahkamah Konstitusi melalui putusan itu telah menjelma menjadi lembaga tanpa pengawasan karena meniadakan pengawasan eksternal yang terdiri dari beberapa unsur dalam wadah bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara ini juga mengesampingkan asas hukum ultra petita (memutuskan melebihi apa yang diminta) dan nemo judex indeneus in propria causa (seorang hakim memiliki kewajiban mengundurkan diri apabila menangani perkara yang menyangkut dirinya) yang lazim dijunjung tinggi oleh hakim. Fakta itu berbanding terbalik dengan konsepsi negara hukum yang identik dengan pemisahan dan distribusi kekuasaan. Para pemangku kekuasan memiliki batasan-batasan yang mengedepankan check and balances. Kondisi itu berbanding terbalik dengan negara tirani yang hanya mengandalkan satu kekuasaan semata tanpa ada kontrol atau pengawasan eskternal.

Kata kunci: uji materiil, pengawasan, independensi, negara hukum.


ABSTRACT
The Decision of the Constitutional Court Number 49/PUU-IX/2011 about a judicial review on a few articles of the Law Number 8 of 2011 regarding Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitution Court, particularly on Article 27a paragraph (2) letter c, d, and e, has created a constitutional tyranny. Adhering to the rule of law and the independence of judges, the Constitutional Court through its decision, has transformed into an institution out of control and supervision, since the external supervision, which is composed of several elements that form the Honor Council of the Constitutional Court, eliminated. In handling the case, the Constitutional Court also ruled out the legal principle of ultra petita (to decide exceeding what was requested) and nemo judex in propria causa indeneus (a judge shall resign when handling a case involving himself), which are typically upheld by the judges. The circumstance is inversely related to the concept of rechtsstaat which is identical to the separation and distribution of power. The stakeholders have boundaries that set forth checks and balances. This is inversely comparative to a tyrant state which only relies on a single power without any external control or supervision.

Keywords: judicial review, supervision, judicial independence, rechtsstaat.