DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG “TESTIMONIUM DE AUDITU†DALAM PERADILAN PIDANA
DOI:
https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.92Keywords:
human right, binding force, testimonium de audituAbstract
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi testimonium de auditu. Sejak saat ini putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang mengikat semua orang. Walaupun demikian, tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi diikuti oleh badan-badan peradilan tatkala mengadili kasus-kasus konkret, contohnya putusan sela dalam Perkara Nomor 884/Pid.B/2010/PN.Bdg yang tidak mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 seharusnya mengikat semua orang secara hukum.
Kata kunci: hak asasi, daya ikat, testimonium de auditu.
ABSTRACT
The Constitutional Court’s Decision Number 65/PUU-VIII/2010 has provided a new interpretation concerning witness matter in the Criminal Procedure Code, which is an admission to have testimonium de auditu. Yet, the judiciary does not seem to take heed of that decision of the Constitutional Court when prosecuting certain cases, for example, the interlocutory injunction of the Decision Number 884/Pid.B/2010/PN.Bdg which is not considered and decided based on it. Where in fact, the Constitutional Court’s Decision Number 65/PUUVIII/2010 should be legally binding to everyone.
Keywords: human right, binding force, testimonium de auditu.
References
Abdi, Mualimin. 2010. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi di Indonesia.†Akses 8 September 2013. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/919_Implikasi%20putusan%20MK%20terkait%20penyusunan%20UU%20[Compatibility20Mode].pdf.
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
_______________. 2012. “Sejarah Constituional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi.†Akses 12 September 2013. http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutionalreview-gagasan-pembentukan-mk/.
Aziz, Machfud. 2010. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Bintari, Aninditya Eka. 2013. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara.†Akses 11 September 2013. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2355.
Chandranegara, Ibnu Sina. 2012. Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara Kajian Putusan MK No. 138 /PUUVII/2009. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Eddyono, Luthfi Widagdo. 2010. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Fadel. 2012. Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia. Makassar: Universitas Hasanudin.
Faqih, Mariyadi. 2010. Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Gaffar, Janedjri M. 2009. Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Repulik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Hamzah, Andi. 2008. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang nomor tahun tentang Hukum Acara Pidana.†Akses 7 September 2013. http://icjrid.files.wordpress.com/2011/07/naskah-akademikruu-hukum-acara-pidana-2008.pdf.
Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan PK. Jakarta: Sinar Grafika.
_______________. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Ismujoko. 1997. “Surat B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana yang ditujukan kepada Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia.†Akses 23 Februari 2014. .
Isra, Saldi et.al., 2010. Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Progresif). Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Mahfud MD, Moh. 2007. “Penuangan Pancasila di dalam Peraturan Perundang-Undangan.†Akses 9 September 2013. http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_8.pdf.
_______________. 2008. “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.†Akses 11 September 2013. <http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_11.pdf.
_______________. 2009. “Konstitusi Negara.†Akses 2 Februari 2014. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mahfudmd.com%2Findex.php%3Fpage%3Dweb.MakalahVisit%26id%3D15&ei=RzXuUonyHqaWiQe0s4CIAg&usg=AFQjCNEw6gwuWr9HqIg-8AglYQkj52Pi2w&bvm=bv.60444564,d.aGc>.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2007. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Nugroho, Setio Sapto. 2009. “Harmonisasi Pembentukan Perundang-Undangan. Akses 11 September 2013.â€
ristek.go.id/?q=system/files/dokumentasi/586130112.pdf>.
Saleh, Moh. “Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI mengenai Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.†Akses 10 September 2013. http://mfile.narotama.ac.id/files/M.%20Sholeh/IMPEACHMENT/ARTIKEL%20IMPEACHMENT_REVISI-2.doc.
Siahaan, Maruarar. 2010. Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Subiyanto, Achmad Edi. “Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusiâ€. Akses 11 September 2013.
Sudirman, Antonius. 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum (Behavorial
Jurisprudance) Kasus Hakim Bismar Siregar. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Zoelva, Hamdan. 2006. “Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945.†Akses 10 September 2013. http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=11.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
FORMULIR COPYRIGHT TRANSFER
Naskah ini asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah di atas kepada Jurnal Yudisial, jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan.
Setiap orang yang terdaftar sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta merupakan tanggung jawab Penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Yudisial.
Naskah ini berisi karya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain.
