PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PERKARA PIDANA ANAK

Aria Zurnetti

Abstract


ABSTRAK
Dalam mengambil suatu putusan, hakim tidak saja melihat dan berpedoman kepada ketentuan tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi
juga terhadap ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg yang menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa anak, meskipun dakwaan penuntut umum tidak terbukti di persidangan. Oleh karena hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran hukum pidana adat Minangkabau,
maka kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Timbul pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana adat pada perkara pidana anak dan bagaimanakah hubungan penerapan pidana adat oleh hakim dengan penemuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan pidana adat dan menjelaskan hubungan penerapan pidana adat dalam putusan hakim dengan penemuan hukum. Dasar pertimbangan hakim menerapkan sanksi pidana adat
dalam putusan adalah berdasarkan alasan yuridis dan non-yuridis secara formal dan substansi perundangundangan tidak tertulis. Dalam hal ini sesuai ketentuan
dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: hukum adat; tindak pidana anak; penemuan hukum.

 

ABSTRACT
In reaching a decision, a judge shall not only view and refer to the written regulation in prevailing (positive) law, but also reflect on rules or customs and other values as living laws in the society. This is what can be observed from the Decision Number 247/Pid/B/2012/PN.Pdg which imposes penal sanction of imprisonment to a juvenile offender, even though the public prosecutor’s indictments are not proven in court. Judge gives the juvenile a sentence since he had violated the Minangkabau criminal adat law. The arising questions are: 1) what is the consideration of the judge in imposing penal sanction in criminal adat law case committed by a juvenile?; and 2) how to link the implementation of criminal adat law to the judicial lawmaking? The purpose of this analysis is to identify the basic consideration of the judge in ruling the criminal case of adat law and explain about the relationship between the implementation of traditional criminal law with the judicial lawmaking. The consideration of the judges in making the decision and imposing criminal sanctions is based on the formal juridical and nonjuridical reasons and unwritten rules. In this respect, it shall be in accordance with the provisions in Emergency Law Number 1 Year 1951, Article 5, paragraph (3), letter b, and Article 10, paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on Judiciary Power.

Keywords: adat law; juvenile crime; judicial lawmaking.


Keywords


adat law; juvenile crime; judicial lawmaking

Full Text:

PDF

References


Ali, A. (1996). Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis. Jakarta: Chandra Utama.

Ardhiwisastra, Y. B. (2000). Penafsiran dan konstruksi hukum. Bandung: Alumni.

Arinanto, S & Triyanti, N. (2009). Memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Djazuli, H. A. (1997). Fiqih jinayah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fadilla, N. (2012). Pengaturan konsep diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Hadikusuma, H. (1984). Hukum pidana adat. Jakarta: CV. Rajawali.

Hamzah, A. (2008). Azas-azas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Jaya, I. N. S. P. (2005). Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Kusuma, M. (2009) Menyelami semangat hukum progresif: Terapi paradigma bagi lemahnya penegakan hukum Indonesia. Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). (2006). Pedoman perilaku hakim (code of conduct), kode etik hakim dan makalah berkaitan. Jakarta: Pusdiklat MARI.

Mardani. (2008). Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Bandung: Refika Aditama.

__________. (2011). Hukum penitensier. Bandung: Refika Aditama.

Mertokusumo, S. (2006). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Muladi & Arief, B. N. (2005). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: PT. Humini.

Mulyadi, L. (2012). Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus. Bandung: PT. Alumni.

Rifai, A. (2011). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Bandung: Sinar Grafika.

Sidharta, B. A. (2005). Filsafat hukum Pancasila. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Syofianita. (2012). Pemaknaan penemuan hukum dalam perkara pidana oleh hakim dan implementasinya dalam putusan pidana (Tesis tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana

Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang.

Widnyana, I. M. (2013). Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

Zurnetti, A. dkk. (2013). Analisis terhadap penerapan sanksi pidana adat dalam perkara pidana anak di pengadilan negeri padang (Laporan penelitian). Universitas Andalas, Padang.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i1.43

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.