PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH

Ismail Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro

Abstract


ABSTRAK

Ada ketidaksinkronan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P / HUM / 2018 memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tidak boleh diberlakukan secara surut. Pertimbangan putusan tersebut memuat sebagai non-retroaktif dan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65P / HUM / 2018 memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan,

Kata kunci: asas non-retroaktif; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kepastian hukum.

 

ABSTRAK

There is an unsynchronization of the Constitutional Court's Decision and the Supreme Court's Decision related to the requirements for candidates of Regional Representative Council (DPD) members in 2019. The Supreme Court's Decision Number 65P/HUM/2018 considers that the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission (KPU) Regulation Number 26 of 2018 cannot apply retroactively. Those decision considerations contain non-retroactive principle and legal certainty. By using statutory and conceptual approaches, this research comes to the conclussions that the Decision Number 65P/HUM/2018 provided an opportunity for political party officials to become candidates for Regional Representative Council members in 2019. Essentially, the Supreme Court did not cancel all the General Election Commission Regulation Number 26 of 2018, but only could not retroactively applied for those who participated in the nomination process of the Regional Representative Council members in 2019, prior to the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission Regulation Number 26 of 2018.

Kata kunci: prinsip non-retroaktif; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kepastian hukum.

 


Keywords


non-retroactive principle; candidate of Regional Representative Council members; legal certainty.

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, J. (2004). Format kelembagaan negara & pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FHUII Press.

Huda, N. (2014). Hukum tata negara Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada.

Kadir, A. (2017). Metode penelitian ilmu hukum. Jakarta: Universitas Jayabaya.

Mulyadi, D. (2013). Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Nurdin, N. (2012). Komparasi sistem presidensial Indonesia & Amerika Serikat: Rivalitas kekuasaan antara presiden & legislatif. Jakarta: MIPI.

Prasetyo, T. (2014). Hukum & sistem hukum berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa.

Syahrani, R. (1999). Rangkuman intisari ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Asy'ari, S. et al. (2013, Desember). Model & implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 10(4), 675-708.

Manan, F. (2015). Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, 1(1), 48-61.

Prayogo, R. T. (2016, Juni). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji matriil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 191-201.

Pusako FH Andalas. (2010, Desember). Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 7(6), 147-224.

Rahardjo, S. (1988). Meningkatkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan keadilan berdasarkan Pancasila. Jurnal Hukum Pembangunan, 18(6), 529-537.

Ridwansyah, M. (2016, Juni). Mewujudkan keadilan, kepastian & kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13(2), 278-298.

Suhardin, Y. (2007, Juli). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(3), 270-282.

Wasti, W. M. (2017). Fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(4), 439-458.

Widyawati, A. (2011, Juli). Dilema penerapan asas retroaktif di Indonesia. Pandecta, 6(2), 170-180.

Wijanata, T. (2014, Mei). Asas kepastian hukum, keadilan & kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.

Sumber lainnya

KBBI Online. (2019). Retroaktif. Diakses dari https://kbbi.web.id/retroaktif.

Kementerian Keuangan. (2016). Executive Review: Kajian Dukungan APBN untuk pendanaan partai politik di Indonesia. Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2015/kajian/pkapbn/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf.

Nyoman, S. P. (2004, Agustus). Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif sebagai penyeimbang asas legalitas dan asas keadilan (Suatu pergeseran paradigma dalam ilmu hukum pidana) [Pidato Pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro].




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i1.382

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.