PENGENAAN PIDANA DENDA YANG DAPAT DIKONVERSI DENGAN PIDANA KURUNGAN PADA PELAKU ANAK

Emmilia Rusdiana

Abstract


ABSTRAK

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg menjatuhkan pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti (konversi) dengan pidana kurungan dua bulan. Padahal Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan pidana denda hanya dapat digantikan dengan pelatihan kerja. Permasalahannya adalah apakah sudah sesuai penjatuhan pidana denda yang dapat dikonversi dengan pidana kurungan dikaitkan dengan asas hukum pidana, asas, dan tujuan pemidanaan anak? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan pengenaan sanksi pada putusan hakim tidak sesuai dengan asas hukum pidana berupa legalitas, subsidiaritas, dan kesamaan. Putusan hakim juga tidak sesuai dengan asas pemidanaan anak terutama perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, asas penghindaran pembalasan serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini juga menunjukkan adanya tujuan pemidanaan anak sebagai pembalasan daripada perbaikan, dan orientasi pada tujuan pemidanaan pada anak lebih dikedepankan daripada sanksi pidana itu sendiri. Jadi pelatihan kerja lebih tepat dijadikan pilihan daripada pidana kurungan.

Kata kunci: konversi pidana; asas pemidanaan anak; tujuan pemidanaan anak.

 

ABSTRACT

Decision Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg has impose a prison sentence and a fine, with the provisions that if it is unpaid, it will be substituted with a twomonth confinement sentence. Article 71 paragraphs (3) the Criminal Justice System for Children requires that the substitution of criminal fine should be job training. The question is to determine wether the conversion of criminal fines with confinement is already in accordance with the principles of law, policies, and the purpose of criminal punishment for children. This type of research is normative juridical. The results of the study need to show that the imposition of sanctions on judges’ decision is not following the principles of criminal law in the form of legality, subsidiarity, and equality. The court decision is not under the policy of child punishment, especially deprivation of liberty and conviction as a last resort, the principle of avoidance of retaliation, and the principle of the best interests of children. This decision also shows that the purpose of punishing children in revenge rather than reparation, and orientation towards the goal of criminalization of children is more prioritized than criminal sanction itself, so job training is best suited as a choice rather than confinement sanction.

Keywords: criminal conversion; principle of child criminalization; purpose of child criminalization.


Keywords


criminal conversion; principle of child criminalization; purpose of child criminalization

Full Text:

PDF

References


Buku

Amiruddin et al. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Edisi revisi. Cetakan ke-9. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN]. (2010). Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana & sistem pemidanaan (Politik hukum & pemidanaan). Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Djamil, M.N. (2013). Anak bukan untuk dihukum; Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, E. (2011). Hukum Pidana Indonesia-suatu pengantar. Bandung: Refika Aditama.

Lamintang, P.A.F. (2010). Hukum penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P.M. (2013). Penelitian hukum. Jakarta: Prenada Kencana.

___________. (2016). Penelitian hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.

Mustofa, W.S. (2013). Kode etik hakim. Jakarta: Prenada Media Group.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sambas, N. (2010). Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiady, T. (2010). Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Sutatiek, S. (2013). Rekonstruksi sistem sanksi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal

Annisa, F. (2017). Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam konsep restoratif justice. Jurnal Hukum, 7(2), 202-211.

Christianto, H. (2009, Juli-September). Pembaharuan makna asas legalitas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 39(3), 347-375.

Hamzah, H. (2016). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2015/Pn. Pdg. tentang pemidanaan anak penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Jurnal Novum, 1(2),1-11.

Luthan, S. (2009, Januari). Asas & kriteria kriminalisasi. Jurnal Hukum, 1(16), 1-17.

Noormansyah, D. (2006, Februari). Holding game, merger & penegakan hukum persaingan usaha. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, 7(1), 10.

Sulardi & Yohana, P.W. (2015, Desember). Kepastian hukum, kemanfaatan, & keadilan terhadap perkara pidana anak. Jurnal Yudisial, 8(3), 251-268.

Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan & kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), 216-226.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.364

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.