EKSEKUTABILITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Tahegga Primananda Alfath

Abstract


ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang khususnya diatur dalam Pasal 60A. Akan tetapi ketentuan pada peraturan tersebut diputus telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak boleh dimaknai berlaku surut oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65P/ HUM/2018. Atas adanya fakta hukum yang tidak koheren tersebut, diambil isu hukum terkait kepastian hukum dapat atau tidaknya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga merupakan pengurus (fungsionaris) partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini, pertama, terdapat kesesatan dalam penalaran hukum pada ratio decidendi Putusan Nomor 65P/HUM/2018. Kedua, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpangi oleh KPU, karena sebagaimana dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang bersifat erga omnes.

Kata kunci: racio decidendi; penalaran hukum; Dewan Perwakilan Daerah.

 

ABSTRACT

The General Election Commission (KPU) has enacted KPU Regulation Number 26 of 2018 concerning the Second Amendment to KPU Regulation Number 14 of 2018 over the Nomination of Individual Election of Regional Representative Council Members. The provisions of this regulation, especially Article 60A, contravene with Law Number 12 of 2011 concerning the Legislation Drafting Process. In the Decision Number 65P/HUM/2018, the Supreme Court should not retroactively interpret the KPU regulation. Due to the incoherent legal facts, legal issues raised in this article is about legal certainty whether a candidate of the Regional Representative Council (DPD) member can also become a political party official. This research uses legal research methods with normative, conceptual, and case approaches. The results of this research are as follows. The results of this research are as follows. First, there are errors in legal reasoning on the ratio decidendi of the Supreme Court Decision Number 65P/ HUM/2018. Second, the Supreme Court Decision can be distorted by the KPU because the court acted like the Constitutional Court reviewing an erga omnes law.

Keywords: racio decidendi; legal reasoning; Regional Representative Council.


Keywords


racio decidendi; legal reasoning; Regional Representative Council

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

____________. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Hadjon, P.M. & Djatmiati, T.S. (2014). Argumentasi hukum: Langkah-langkah legal problem solving & penyusunan legal opinion. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, N. & Nazriyah, R. (2011). Teori & pengujian peraturan perundang-undangan. Bandung: Nusa Media.

Huda, N. (2007). Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi. Yogyakarta: UII Press.

Kelsen, H. (2011). Teori umum tentang hukum dan negara. Bandung: Nusamedia dan Nuansa. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen. (1971). General Theory of Law and State. New York: Russel and Russel.

Manan, B. & Magnar, K. (1997). Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia. Bandung: Alumni.

Martitah. (2013). Mahkamah Konstitusi dari negative legislature ke positive legislature. Jakarta: Konstitusi Press.

Safa'at, M.A. (2010). Parlemen bikameral (Studi perbandingan di Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Austria, & Indonesia). Malang: UB Press.

Sirajuddin & Winardi. (2015). Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia. Malang: Setara Press.

Soehino. (2005). Hukum tata negara: Sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Jurnal

Marzuki, H.M.L. (2007, Juni). Membangun undang-undang yang ideal. Jurnal Legislasi Indonesia, 4(2), 1-6.

Mas, M. (2012). Penguatan argumentasi fakta-fakta persidangan & teori hukum dalam putusan hakim (Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA). Jurnal Yudisial, 5(3), 283-297.

Sambuari, F.P. (2013, April-Juni). Eksistensi putusan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Lex Administratum, 1(2), 17-24.

Sulardi & Wardoyo, Y.P. (2015, Desember). Kepastian hukum, kemanfaatan, & keadilan terhadap perkara pidana anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Btl). Jurnal Yudisial, 8(3), 251-268.

Tinambunan, H.S.R. & Prasetio, D.E. (2019, Juli). Rekontruksi Konstitusi dalam regional representative Dewan Perwakilan Daerah terhadap fungsi legislatif. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 266-274.

Weruin, U.U. (2017). Logika, penalaran, & argumentasi hukum. Jurnal Konstitusi, 14(2), 374-395.

Sumber lainnya

Isra, S. (2010). Negative legislator. Diakses dari https://www.saldiisra.web.id/index.php/21- makalah/makalah1/302-negative-legislator.html.

Syafa'at, A. (2018). Kekuatan mengikat & pelaksanaan putusan MK. Diakses dari http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan- Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.357

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.