PENAFSIRAN HUKUM TENTANG PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANAH

Ardiansyah Ardiansyah

Abstract


ABSTRAK

Awal permasalahan yang dibahas dalam Putusan Nomor 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp adalah akta pengikatan perjanjian jual beli yang ditandatangani pada saat satu hari setelah Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp. Majelis hakim dalam amar putusan menyatakan bahwa pelawan adalah pembeli yang beriktikad baik serta menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi yang memiliki surat keterangan tanah yang dijadikan bukti dalam persidangan yang dibuat oleh asisten wedana. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan surat keterangan yang dibuat oleh asisten wedana tertanggal 20 September 1968 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah penafsiran hakim dalam mengesahkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 65 dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 67. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah majelis hakim kurang cermat memahami perbedaan antara surat keterangan tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT sementara (camat) dan majelis hakim juga keliru jika surat keterangan tersebut hanya diketahui oleh asisten wedana tapi dalam faktanya surat keterangan tersebut dibuat oleh asisten wedana. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp bahwa pengikatan jual beli antara turut terlawan dengan pelawan tidak ada iktikad baik dalam melakukan perbuatan hukum jual beli, karena menjual tanah yang masih dalam proses hukum di pengadilan.

Kata kunci: perjanjian pengikatan jual beli; iktikad baik; surat keterangan tanah.

 

ABSTRACT

The early issues discussed in Decision Number 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp is agreement deed of sale and purchase agreement signed one day after the Decision Number 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp. The panel of judges in the verdict stated that contrarian was a buyer who had good intentions and declared legally valid and binding to those who owned a land certificate that used as evidence in the trial prepared by assistant wedana. Does this research focus on how the judge's consideration in determining the certificate made by the assistant wedana dated 20th September 1968 was valid and had a binding legal force that appropriates with the applicable law in Indonesia and how the judge's interpretation in ratifying the sale and purchase Agreement Deed Number 65 and the Sale and Purchase Agreement Deed Number 67. The research method used in this paper is a normative juridical method with a case study approach. This research concludes that the panel of judges is less accurate in understanding the difference between the land certificate and the deed made by the temporary PPAT (subdistrict). The panel of judges also has mistaken if the assistant wedana only knows the certificate. But the fact, not only knew but also assistant wedana created the certificate based on judge's consideration in Decision Number 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp that the sale and purchase agreement between co-defendant and contrarian had no good intention in performing a legal act of buying and selling by selling the land that still in legal proceedings in court.

Keywords: sale and purchase agreement; good intention; land certificate.


Keywords


sale and purchase agreement; good intention; land certificate

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, J. (2011). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Christie, S. (2012). Aspek hukum perjanjian pengikatan jual beli sebagai tahapan jual beli hak atas tanah secara angsuran. Jakarta: Universitas Indonesia.

Fuady, M. (2015). Hukum kontrak. Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hernoko, A. Y. (2008). Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

______________. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Kuncoro, N. M. W. (2015). 97 risiko transaksi jual beli properti. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2008). Hukum pendaftaran tanah. Bandung: CV Mandar Maju.

Muhammad, A. (2004). Hukum & penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Patahna, M. (2009). Problematika notaris. Jakarta: Rajawali.

Prodjodikoro, W. (2011). Azas-azas hukum perjanjian (IX). Bandung: Mandar Maju.

Rusdianto, D. H. (2009). Beberapa catatan penting tentang pengikatan jual-beli hak atas tanah. Jakarta: Mitra Ilmu.

Subekti, R. (2010). Hukum perjanjian. 23 Ed. Jakarta: Intermasa.

Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2017). Hukum bisnis properti di Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Wirjono, P. (2011). Azas-azas hukum perjanjian. Bandung: CV Mandar Maju.

Jurnal

Antari, N. L. Y. S. (2018). Pembatalan perjanjian pengikatan jual beli hak milik atas tanah. Acta Comitas, 3(2), 280-290. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i02.p05.

Ardiansyah, A., Thalita, D. B., Wijayanti, N. W., & Febriani, L. (2020). Kajian normatif akta jual beli tanpa iktikad baik. Jurnal de jure, 12(1), 98-119.

Isgunandar, I., Saleh, H. A., & Nurlinah, N. (2011). Analisis kebijakan pendelegasian kewenangan walikota kepada camat di Kota Makassar. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 4(1), 15-22. https://www.neliti.com/id/publications/101567/analisis-kebijakan-pendelegasian-kewenangan- walikota-kepada-camat-di-kota-makass.

Khairandy, R. (2007). Iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak: Super eminent principle yang memerlukan pengertian & tolok ukur objektif. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14(3), 343-358. https://doi. org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art7.

Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Al-'Adl, VI(11), 9-36.

Muda, I. (2016, April). Penafsiran hukum yang membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yudisial, 9(1), 37-50.

Wasono, D. D. (2017). Kekuatan hukum surat keterangan penguasaan tanah (Skpt) sebagai bukti hukum penguasaan atas sebidang tanah (Studi di Kota Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum, 1(1), 1-33.

Sumber lainnya

Dewi, R. P. (2017). Pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah akibat wanprestasi. [Tesis, Universitas Sebelas Maret]. Diakses dari https://eprints.uns.ac.id/33822/

Indrasari, F. (2012). Analisis yuridis pemenuhan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara. [Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta]. Diakses dari https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/29996/Analisis-Yuridis-Pemenuhan-Asas-Iktikad- Baik-Dalam-Pelaksanaan-Perjanjian-Kredit-Pada-Bank-Rakyat-Indonesia-Unit-Batealit-Cabang- Jepara.

Satrio, J. (2018, Januari 17). Pelaksanaan suatu perjanjian: Perjanjian yang sah dapat dibatalkan sepihak. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5ed62d973a7/pelaksanaan-suatu- perjanjian--perjanjian-yang-sah-dapat-dibatalkan-sepihak/.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.344

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.