TEROBOSAN HUKUM HAKIM TERKAIT PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH

Lukman Santoso, Muhamad Fauzi Arifin

Abstract


ABSTRAK

Perkawinan dalam masa iddah secara hukum tidak dapat dilaksanakan sebelum masa iddah-nya habis. Berbeda halnya dengan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa iddah. Penelitian terhadap putusan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan pendekatan yuridis dan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa, dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Pasal 153 ayat (2) Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui dengan menggunakan metode penemuan hukum (rechtvinding), di antaranya: pertama, metode interpretasi sistematis dan metode istimba’th digunakan untuk mengetahui bahwa masa iddah W (pemohon) bukan iddah hamil akan tetapi iddah qurû’; kedua, metode a contrario (argumen a contrario) terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon), sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA tersebut; dan ketiga, silogisme terhadap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui bahwa di antara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: surat penolakan perkawinan; masa iddah; penemuan hukum.

 

ABSTRACT

No marriage is allowed for a woman during the period of iddah. This guidance is different from the substance of Tulungagung Religious Court Decision Number 287/ Pdt.P/2017/PA.TA that has revocated the marriage rejection letter during the iddah period. The research on this decision was carried out with a literature study with a juridical approach and qualitative analysis. The legal basis used by the panel of judges is Article 153 Paragraph 2 letter b KHI, QS. At-Thalaq verse 4 and Article 53 KHI. The judges also made some judicial lawmaking (rechtsvinding) that can be inferred as follows. First, the use of a systematic interpretation method and istimba’th method for the conclusion that the iddah of the applicant (W) in this case, is not iddah pregnant but iddah quru. Second, the use of the a-contrario argument against Article 153 Paragraph 2 letter c KHI to find out the man who has impregnated the applicant.This argument is also the logical basis for revoking the marriage rejection letter from the KUA. Third, the use of syllogism against Article 53 KHI to make sure there is no obstacle of marriage between the applicant and her prospective husband (S).

Keywords: marriage rejection letter; the iddah period; judicial law-making.


Keywords


marriage rejection letter; the iddah period; judicial law-making

Full Text:

PDF

References


Buku

Al Hamdani, H.S.A. (2002). Risalah nikah; Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Fitri. (2007). Metode penemuan hukum (Bayani, Ta'lili & Istislahi). Bandar Lampung: IAIN Raden Intan.

Ali, A. (2011). Menguak tabir hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali, Z. (2011). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafindo.

_____. (2012). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Daradjat, Z. (2013). Ilmu fiqh. Jilid II. Cet. ke-2. Jakarta: t.p.

Ghazaly, A.R. (2008). Fiqh munakahat. Jakarta: Kencana.

Hamid, Z. (2000). Pokok-pokok hukum perkawinan Islam & Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta.

HS, S. (2008). Pengantar hukum perdata tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Koentjaraningrat. (2008). Metode penelitian masyarakat. Jakarta: Gramedia.

Mahfiana, L. (2005). Ilmu hukum. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Mardani. (2011). Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mertokusumo, S. (2010). Penemuan hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Munawwir, A.W. (2002). Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.

Musahadi. (2009). (Continuity & change) reformasi hukum Islam: Belajar pada pemikiran Muhammad Iqbal & Fazhar Rahman. Semarang: Walisongo Press.

Ramulyo, M.I. (2004). Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rofiq, A. (2003). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2010). Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sudarsono. (2001). Pokok-pokok hukum Islam. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Sutiyoso, B. (2012). Metode penemuan hukum. Yogyakarta: UII Press.

Syarifuddin, A. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat & Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

Elias, R.F. (2014). Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1(1), 2-7.

Hasunah, U. & Susanto. (2016, April). Iddah perempuan hamil karena zina dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 101-109.

Jauharatun. (2016, Desember). Hukum pernikahan janda dalam masa iddah menurut pandangan ulama Palangka Raya. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 12(2), 160-164.

Tobroni, F. (2016). Penafsiran hukum dekonstruksi untuk pelanggaran poligami. Jurnal Yudisial, 5(3), 281-301.

Wahyudi, M.I. (2016, Maret). Kajian kritis ketentuan waktu tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1), 25-27.

Sumber lainnya

Putro, W.D. (2011). "Tinjauan kritis-filosofis terhadap paradigma positivisme hukum." Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.331

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.