PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Mas Putra Zenno

Abstract


ABSTRAK

Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011 memberikan vonis lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa sebagai direktur teknik PT PKT dalam kasus pengadaan rotor gas turbin generator. Majelis hakim dalam salah satu dari sekian banyak pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan lingkup tindak pidana tetapi lingkup hukum ekonomi keperdataan. Permasalahan yang ditarik dalam jurnal ini, bagaimanakah penerapan prinsip ultimum remedium dalam Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011? Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah mengkaji permasalahan yang diteliti kemudian disinkronkan dengan perundang-undangan yang berlaku serta ajaran-ajaran hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa putusan ini dapat dimaknai telah menerapkan ultimum remedium di tengah-tengah problematika hukum terkait status keuangan BUMN persero. Ultimum remedium dalam hukum pidana memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana.

Kata kunci: ultimum remedium, korupsi, BUMN.

ABSTRACT

Court Decision Number 2149 K/PID.SUS/2011 sentenced the Defendant as the Technical Director of PT PKT, free from all charges in the case of procurement of gas turbine generator rotor. The Panel of Judges in one of their various legal considerations stated that the defendant’s conduct did not fall within the scope of the criminal act but the scope of the civil economy law. The research in this analysis is done using the method of normative juridical approach by studying and synchronizing the problems with the applicable statutory regulations and the teachings of the criminal law relating to the issues under examination. The result of this analysis indicates that the ruling of the Supreme Court could be interpreted to have applied ultimum remedium amidst legal problems related to the financial status of the State-Owned Enterprise Limited. Ultimium remedium in criminal law means that if a case can be reached through other channels such as civil law or administrative law, it should be taken prior to operationalize criminal law.

Keywords: ultimum remedium, corruption, state-owned enterprise.


Keywords


ultimum remedium, corruption, BUMN

Full Text:

PDF

References


Arief, B. (2003). Kapita selekta hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, R. (2013). Kapita selekta kejahatan bisnis & hukum pidana. Buku 1. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Badan Pemeriksa Keuangan [BPK]. (2012). J.E. Sahetapy. Definisi keuangan negara kembali diperdebatkan. Diakses dari http://www.sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=22.

Bemmelen, J.M.V. (1984). Hukum pidana I: Hukum pidana materiel bagian umum. Bandung: Bina Cipta.

Elrick, M. (1995). Kapita selekta hukum, mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, SH. Bandung: Ghalia Indonesia.

Hamzah, A. (2006). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional & internasional. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ibrahim, J. (2006). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumidia.

Ismail, C. (2007). Kapita selekta penegakan hukum tindak pidana tertentu. Jakarta: PTIK Press.

LBH Pers. (2017). Garnasih, Y. Ultimum remedium. Diakses dari https://www.anggara.files.wordpress.com/2008/07/keterangan-bu-yenti.pdf.

Machmud, S. (2012). Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas. Bandung: CV Mandar Maju.

Marzuki, P.M. (2016). Penelitian hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prajonggo. (2010). Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Surabaya: Indonesia.

Prasetio. (2014). Dilema BUMN: Benturan penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam keputusan bisnis direksi BUMN. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia [Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI]. (2010). Laporan penelitian: Makna “Uang Negara” & “Kerugian Negara” dalam putusan pidana korupsi kaitannya dengan BUMN/persero. Jakarta: MA RI.

Rajagukguk, E. (2006). Nyanyi sunyi kemerdekaan menuju Indonesia negara hukum demokratis. Depok: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sastrawidjaja, S. (1995). Hukum pidana, asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana. Bandung: Armico.

Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soeriaatmadja, A. (2013). Keuangan publik dalam perspektif hukum. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

Suyatno.(2005). Korupsi, kolusi, & nepotisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Transparansi Internasional Indonesia [TII]. (2016). Indeks persepsi korupsi. Diakses dari http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016.

Widiada. (2012). Wanprestasi sebagai kualifikasi tidak dipenuhinya kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara: Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg. Jurnal Yudisial, 5(2), 189-223.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i3.266

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.