PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Ade Mahmud

Abstract


ABSTRAK

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telah menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi terpidana korupsi. Putusan ini dilihat dari sisi kerugian ekonomi menyisakan problem tersendiri karena tidak memulihkan kerugian materiil yang dialami Kabupaten Indragiri Hulu dan berdampak pada keterlambatan pelayanan bagi masyarakat. Realitas ini tidak sejalan dengan teori pengembalian aset (asset recovery) yang setia pada prinsip "berikan kepada negara apa yang menjadi haknya." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR sudah mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana problematika asset recovery akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR belum mengembalikan kerugian negara karena tidak memberikan pemulihan (restorasi) terhadap kerugian materiil yang diderita Kabupaten Indragiri Hulu yang ditimbulkan akibat pertentangan antara pertimbangan hukum dengan putusan akhirnya. Problematika pemulihan aset (asset recovery) dihadapkan pada realitas ketidakmampuan terpidana korupsi untuk membayar pidana uang pengganti karena secara normatif dimungkinkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal kenyataaannya masih ada aset tersembunyi milik terpidana yang belum dilakukan penyitaan oleh penegak hukum. Akibatnya asset recovery tidak bisa dicapai karena terpidana memilih menjalani pidana subsider dan negara tetap merugi.

Kata kunci: korupsi, pemulihan aset, kerugian negara.

 

ABSTRACT

In Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, the panel of judges had dropped imprisonment and fines for the offenders in cases of corruption. In terms of economic losses, this decision leaves its own problem because it does not recover material losses suffered by Indragiri Hulu Regency and the impact on service delay for the community. This reality is not in line with the theory of asset recovery adhering to the principle of "give to state what she deserves." The formulation of the problem in this study is whether the Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR has been able to restore state financial loss, and how the problem of asset recovery is caused by criminal acts of corruption. The research method used is a normative legal research. The results of the study show that Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR has not yet restored the state loss as for not providing recovery of assets losses suffered by Indragiri Hulu Regency due to conflicts between legal considerations and the final decision. The fact is there are still hidden assets belonging to the convict, that have not been confiscated by law enforcement. As a result, asset recovery cannot be achieved because the convicts choose to undergo subsidies, and the state still loses.

Keywords: corruption, assets recovery, state loss.


Keywords


corruption; assets recovery; state loss

Full Text:

PDF

References


Alfitra. (2012). Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata & korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Alkostar, A. (2008, Oktober). Kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. Majalah Hukum Varia Peradilan, XXIII(275), 33-41.

Anshar. (2018, Agustus). Infra petita putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum. Jurnal Yudisial, 11(2), 151-170.

Arief, B.N. (2009, Desember). Pembaruan penegakan hukum dengan nilai-nilai moral religius. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif. Semarang: FH Undip.

Berdiansyah. (2017, Desember). Analisis yuridis terhadap pengadaan barang & jasa guna mencegah korupsi. Jurnal Integritas, 3(2), 79-104.

Fuady, M. (2004). Anatomi kejahatan kerah putih. Bandung: Citra Aditya Bakti.

__________. (2010). Dinamika teori hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hafidz, J. (2015). Korupsi dalam perspektf HAM. Jakarta: Sinar Grafika.

Latief, A. (2014). Hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi. Jakarta: Prenada Media Group.

Mahmud, A. (2017 Desember). Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Mimbar Justitia, 3(2), 137-156.

Manan, B. (2006, Agustus). Hakim & Pemidanaan. Majalah Hukum Varia Peradilan, 249, 7-12.

Mas, M. (2015). Pemberantasan tindak pidana korupsi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Minarno, B. (2009). Penyalahgunaan wewenang & tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jakarta: Laksbang Mediatama.

Munzil, F., et al. (2015, Januari). Kesebandingan pidana uang pengganti & pengganti pidana uang pengganti dalam rangka melindungi hak ekonomi negara. Jurnal Ius Quia Iustum, 22(1), 25-53.

Nugroho, E. (2014, September). Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 539-546.

Pardede, R. (2015, Februari). Pengembalian kerugian keuangan negara ditinjau dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Disertasi Pascasarjana Unisba. Bandung: Tidak Dipublikasi.

Prasetyo, T. (2010). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Bandung: Nusa Media.

Rahman, A. (2016, Mei). Penguatan lembaga Komisi Yudisial sebagai upaya mencegah & menanggulangi judicial corruption lembaga peradilan. Jurnal Simbur Cahaya, XXIII(2), 4518-4539.

Ravena, D., & Kristian. (2017) Kebijakan kriminal. Jakarta: Prenada Media Group.

Rifa'i, A. (2014). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, T. (2013, September). Menguak relevansi ketentuan gratifikasi di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3), 402-414.

Setiadi, E. (2010). Hukum pidana ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shoim, M. (2009). Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang). Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.

Sinta, A. (2017, Mei). Pertanggungjawaban pidana & pemidanaan terhadap pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(1), 23-36.

Sutatiek, S. (2013). Menyoal akuntabilitas moral hakim pidana. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Syamsudin, M. (2011, Januari). Rekonstruksi pola pikir hakim dalam memutuskan perkara korupsi berbasis hukum progresif. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1), 11-21.

__________. (2012, April). Keadilan subtantif yang terabaikan dalam sengketa sita jaminan. Jurnal Yudisial, 5(1), 36-50.

Triningsih, A. (2015, Maret). Pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum. Jurnal Konstitusi, 12(1), 134-153.

Yanuar, P. (2015). Pengembalian aset hasil korupsi. Bandung: PT Alumni.

Zulfa, A. (2011). Paradigma pergeseran pemidanaan. Bandung: CV Lubuk Agung.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.