PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING
DOI:
https://doi.org/10.29123/jy.v4i2.195Keywords:
illegal logging, corporate crime, the marine criminal lawAbstract
ABSTRACT
The practice of illegal logging is not a standing apart form of crime. There are many factors and aspects bounding it. In the context of this decision, the examination of the case and the final decision should not just rely on the provision of the forestry law, but also employ the marine criminal law since the crime utilizes cruise ship or the like. But it was not evident in the decision of District Court of Labuha. Even its criminal aspects of the marine criminal law tend to be forgotten by the panel of judges who investigate and adjudicate a quo case.
Keywords: illegal logging, corporate crime, the marine criminal law.
Â
ABSTRAK
Praktek illegal logging bukan menjadi bagian dari bentuk kejahatan semata karena terdapat berbagai macam faktor yang melingkupinya. Dalam kerangka putusan pengadilan dalam kajian ini diperoleh bahwa putusan hanya berdasarkan atas hukum kehutanan, padahal seharusnya hakim juga bisa mengunakan hukum kejahatan kelautan karena adanya kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sehingga aspek kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam hukum kejahatan kelautan dilupakan oleh panel hakim untuk melakukan investigasi lebih mendalam dalam dapat diajudikasikan dalam proses peradilan atas kasus tersebut.
Kata kunci: pembabatan hutan, kejahatan korporasi, hukum kejahatan kelautan
References
Bassar, Sudradjat. 1984. Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung: Remadja Karya.
Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Pamulardi, Bambang. 1996. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Saleh, Roeslan. 1962. Stelsel Pidana Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Badan Gadjah Mada.
Sastrawidjaja, Sofyan... Hukum Pidana Asas ............
Soerjohadikoesoemoe, Djamaloedin. 1994. "Pembangunan Kehutanan Pada PJP II: Kebijakan dan Permasalahannya dalam Rangka Mewujudkan Amanat UUD 1945." Makalah pada Seminar Kebijaksanaan Pembangunan Pertanahan/Agraria dan Implikasinya di Riau dalam Rangka Memasuki PJP II Tahap I", Pekanbaru, 30 - 31 Mei.
Sugandhi, R. 1980. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
Susanto, I.S. 1995. Kejahatan Korporasi. Semarang, Badan Penerbit Undip.
Waluyo, Bambang. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
Downloads
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
FORMULIR COPYRIGHT TRANSFER
Naskah ini asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah di atas kepada Jurnal Yudisial, jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan.
Setiap orang yang terdaftar sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta merupakan tanggung jawab Penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Yudisial.
Naskah ini berisi karya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain.