PERLUASAN TAFSIR PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999
DOI:
https://doi.org/10.29123/jy.v5i1.164Keywords:
procurement, selection of strategic partners, conspiracy and discrimination, indirect evidenceAbstract
ABSTRAK
Karangan ini membahas komentar atas putusan hakim dalam perkara "P" dkk v. KPPU No. 34/Pdt.G/KPPU/2011/PN.JKT.PST. Perkara ini bermula dari Putusan KPPU terhadap PT "P" (Persero) dan tiga perusahaan lainnya yang mempersalahkan mereka melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memutuskan bahwa keempat perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan dan diskriminasi dalam pemilihan partner strategis. KPPU berpendapat, bahwa pemilihan partner itu yang dilakukan melalui "beauty contest" sama dengan pengadaan barang dan jasa. KPPU menghukum PT "P" dan tiga perusahaan lainnya membayar denda. Namun proyek tersebut tetap dapat diteruskan. Kesemua terhukum tidak setuju dengan Putusan KPPU tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diperkenankan oleh Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Pada tingkat banding, PN Jakarta Pusat memperkuat putusan KPPU. Karangan ini membahas putusan PN Jakarta Pusat dimana penulisnya tidak sependapat dengan putusan KPPU dan PN Jakarta Pusat.
Kata kunci: pengadaan barang dan jasa, pemilihan mitra strategis, persekongkolan dan diskriminasi, bukti tidak langsung.
ABSTRACT
This article is aimed to share some comments on a court decision over the case of PT "P" c.s. v. KPPU. The KPPU has delivered a decision against PT "P" and three other companies blaming them to commit an unlawful practice as stated in Article 22 of Law No. 5 Year 1999. KPPU decides that the four companies have performed conspiracy and discrimination in selecting strategic partner. KPPU is of the opinion that the way of partner selection being conducted through "beauty contest" is the same way with that of procurement of goods and services. KPPU ordered the four companies to pay a fine and the decision was supported later on by the Jakarta Central Distric Court. The author of this article has different opinions with the decisions.
Keywords: procurement, selection of strategic partners, conspiracy and discrimination, indirect evidence.
References
Anderson, Robert. Et.al., Kerangka Rancangan dan Pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Persaingan. Terjemahan Pahala Tamba. Washington D.C.: Bank Dunia-OECD Paris.
Hansen, Knud. Et.al. 2002. Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Jakarta: Katalis Publishing-Media Services.
Janssen, Maarten C.W. Edt. 2004. Auctioning Public Assets, Analysis and Alternatives. New York: Cambridge University Press.
Lubis, Andi Fahmi. Et.al. 2009. Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks & Konteks. Jakarta: GTZ.
OECD. 2007. "Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement".
Pardede, Soy Martua. 2010. Persaingan Sehat & Akselerasi Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sumber lain:
Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.
Putusan KPPU No. 35/KPPU-I/2010.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pdt.G/KPPU/2011/ PN.JKT.PST.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Downloads
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
FORMULIR COPYRIGHT TRANSFER
Naskah ini asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah di atas kepada Jurnal Yudisial, jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan.
Setiap orang yang terdaftar sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta merupakan tanggung jawab Penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Yudisial.
Naskah ini berisi karya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain.
