PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG MIGAS

Habib Shulton Asnawi

Abstract


ABSTRAK
Pembahasan dalam analisis putusan ini berangkat dari keprihatinan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-
Undang Migas) yang telah meruntuhkan kedaulatan negara dan kedaulatan ekonomi bangsa. Undang-Undang Migas tidak memungkinkan negara mengolah
minyak mentahnya sendiri di dalam negeri kemudian mengekspornya ke luar negeri. Kenyataan yang terjadi selama ini, Indonesia hanya menjual minyak
mentah kemudian diolah di luar negeri. Selanjutnya Indonesia membeli minyak tersebut yang sesungguhnya minyaknya sendiri dengan harga minyak dunia.
Pun penjualan dan pembelian dilaksanakan melalui perantara. Sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Indonesia di bidang migas, para pemohon mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah dalam memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas. Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan UUD NRI 1945. Penelitian dalam analisis putusan ini dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan metode penafsiran hukum,
dengan pendekatan yuridis (normatif) dan analisis kualitatif. Kesimpulannya, dalam beberapa pasal Undang-Undang Migas dinilai bertentangan dengan
konstitusi yaitu Pasal 33 UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai sebagai sebuah pilihan bijaksana serta langkah progresif di bidang
hukum khususnya perlindungan terhadap hak rakyat Indonesia.

Kata kunci: penafsiran hukum, undang-undang migas, kedaulatan negara.


ABSTRACT
The focus discussion of this analysis arises from the concern of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas Law) which has failed the state sovereignty and the national economy. Oil and Gas Law does not permit the state to cultivate its own crude oil domestically, then export it to overseas. The fact that happened so far is that Indonesia only sells crude oil to be taken up overseas. Furthermore, Indonesia buys the oil, which in fact is its own oil, with the world oil price. Even then, the sales and purchases are effected by intermediaries. As an effort to reduce the sovereignty of Indonesia in the field of oil and gas, the petitioners filed a judicial review of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. The Constitutional Court as a state institution take in its stride is to decide the
case through the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 on the Dissolution of Executing Agency of Upstream Oil and Gas Industry. The Constitutional Court did an in-depth interpretation of Law Number 22 Year 2001 which is attributed to the 1945 Constitution. The research of this decision is done through library research using legal interpretation method for juridical (normative) and qualitative analysis. In conclusion,
several articles of the Oil and Gas Law are considered contradictory to the Constitution, such as Article 33 the 1945 Constitution. The Constitutional Court Decision are appraised as a wise choice as well as progressive measures in the legal field, notably for the protection of the rights of the people of Indonesia.

Keywords: legal interpretation, oil and gas law, state sovereignty.

 


Keywords


legal interpretation; oil and gas law; state sovereignty

Full Text:

PDF

References


Adi, R. (2004). Metodologi penelitian sosial dan hukum. Jakarta: Granit Press.

Arianto, S. (2003). Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Asplund, K.D., Marzuki, S., & Riyadi, E. (Ed.). (2008). Hukum hak asasi manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII.

Asshiddiqie, J. (1994). Gagasan kedaulatan rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.

____________. (2005). Model-model pengujian Konstitusional di berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

____________. (2008). Menuju negara hukum yang demokratis. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Astawa, I.G.P., & Na’a, S. (2012). Memahami ilmu negara dan teori Negara. Bandung: Refika Aditama.

Bakhri, S. (2012). Pembubaran BP Migas. Makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada Tanggal 28 November.

Budiardjo, M. (1980). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia.

Cranston, M. (1973). What are human rights? New York: Taplinger.

Donnely, J. (2003). Universal human rights in theory and practice. Cornell University Press, Ithaca and London.

El-Muhtaj, M. (2007). “HAM, DUHAM, RANHAM, Indonesia” dalam Riyadi, E., & Supriyanto (Ed.) Mengurai kompleksitas hak asasi manusia: Kajian multi perspektif. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Hadjon, P.M. (1987). Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Halwani, H. (2000). Globalisasi ekonomi. Jakarta: Center for Global Studies.

Huda, N. (2009). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD, Moh. (2001). Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

_____________. (2012). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan realita di era reformasi. Makalah disampaikan dalam Seminar

Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi,” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mertokusumo, S. (1995). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Radhi, F. (2012). “Merebut kembali kedaulatan MIGAS: Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi yang berlandaskan Konstitusi.” Makalah

disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Pusat Studi Energi UGM.

Rahardjo, S. (1991). Ilmu hokum. Bandung: Citra Aditiya Bakti.

Santoso, H.B. (2002). Kedaulatan negara: Tinjauan, kajian hukum internasional. Jakarta: Mitra Penna.

Suseno, F.M. (2001). Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Utrecht, (1959). Pengantar dalam hukum Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Wahjono, P. (1977). Ilmu negara suatu sistematika dan penjelasan 14 teori ilmu Negara. Jakarta: Melati Studi Grup.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.