URGENSI BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Authors

  • Y. A. Triana Ohoiwutun Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37 Tegalboto, Jember 68121, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.32

Keywords:

premeditated murder, post-mortem forensic examination, visum et repertum, criminal liability

Abstract

ABSTRAK
Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap empat orang terdakwa. Tindak pidana
pembunuhan sebagai delik materiil melarang akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga haruslah dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian korban. Namun demikian, visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan bedah mayat forensik. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya di dalam delik materiil, dapat berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Bedah mayat forensik atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan syarat yang bersifat conditio sine qua non, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Posisi urgen bedah mayat forensik dalam pembuatan visum et repertum merupakan fokus dari penelitian ini. Adapun metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (qualitative-legal research). Dari aspek hukum pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: pembunuhan berencana, bedah mayat forensik, visum et repertum, pertanggungjawaban pidana.


ABSTRACT
Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR prosecutes a criminal case of premeditated murder committed jointly by four convicts. Crimes of murder as a material offense, prohibiting a result of the act of taking the life of others, therefore, a causal connection between the actions of each convict that caused the death of the victim shall be proved. However, visum et repertum as the documentary evidence in the case investigation of
the Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR cannot reveal the cause of death since the forensic post-mortem examination was not carried out. Causal connection between the act and result in material offense correlates with criminal liability. Forensic post-mortem
examination of murder crime jointly committed is a requirement of “conditio sine qua non†in determining criminal liability. The forensic post-mortem examination to acquire visum et repertum is the emphasis of this analysis. This analysis applies normative legal research
method by using secondary data sources. The research data is in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. The data are studied through qualitative-legal research. From the aspect of criminal law, forensic post-mortem examination is used to determine the cause of death of the victim that relates to criminal liability.

Keywords: premeditated murder, post-mortem forensic examination, visum et repertum, criminal liability.

References

Hiariej, E.O.S. (2012). Teori & hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.

____________. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda, C. (2006). Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Jakarta: Kencana.

Idries, A.M. (2014). Indonesia x-file. Jakarta: Mizan Publika.

Ifrani. (2012, November). Kajian filsafat hukum tentang kedudukan hukum dalam negara ditinjau dari perspektif keadilan. Jurnal Konstitusi, 1(1), 79.

Koto, Z. (2011, Juni-November). Penalaran hukum penyidik Polri: Antara kepastian hukum dan keadilan (Gagasan untuk mewujudkan keadilan Pancasila). Jurnal Studi Kepolisian, 075, 91.

Marpaung, R. (2005). Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (Pemberantasan dan prevensinya) dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pembahasan. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P.M. (2014). Penelitian hukum edisi revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moch Anwar, H.A.K. (1989). Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II jilid 1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (1985). Membangun hukum pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nugroho, H. (2007, Desember). Optimalisasi penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan global di Indonesia. Jurnal Hukum, XVII(4), 517.

____________. (2009, Desember). Rekonstruksi wewenang penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi (Kajian kewenangan polisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi).

Jurnal Media Hukum, 16(3), 411.

Ohoiwutun, Y.A.T. (2016). Ilmu kedokteran forensik (Interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

_____________. (2006). Profesi dokter dan visum et repertum (Penegakan hukum dan permasalahannya. Malang: Dioma.

_____________. (2014, November). Urgensi pemeriksaan kedokteran forensik pada fase penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Jurnal Cendekia Waskita, 1(2), 110 & 113.

Pangaribuan, L.M.P. (2009). Lay judges & hakim ad hoc suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia. Jakarta: Kerja Sama Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas

Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti.

Prodjodikoro, W. (2012). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Reksodiputro, M. (1999). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, kumpulan karangan buku ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga

Kriminologi Universitas Indonesia).

Remmelink, J. (2003). Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, R.H. (1988). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yoserwan. (2011, April). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia. Jurnal Masalah-masalah Hukum, 40(2), 126.

Downloads

Published

2016-03-21

How to Cite

Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). URGENSI BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. Jurnal Yudisial, 9(1), 73–92. https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.32

Citation Check