PENERAPAN HUKUM KARTEL KASUS FREIGHT CONTAINER DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Abstrak

Kartel merupakan salah satu bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang karena memungkinkan pelaku usaha mengendalikan harga, distribusi barang, atau kondisi pasar melalui kesepakatan antar pesaing. Praktik tersebut berpotensi menghilangkan mekanisme persaingan yang sehat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Di Indonesia, larangan terhadap praktik kartel diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia serta mengkaji relevansi penerapan hukum kartel dalam ratio decidendi Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu mencegah praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ratio decidendi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Mahkamah Agung telah diterapkan secara selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keselarasan tersebut didasarkan pada ditemukannya price signaling sebagai bentuk koordinasi antar pelaku usaha yang menjadi dasar penerapan pendekatan per se illegal dalam penyelesaian perkara. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penerapan hukum persaingan usaha yang konsisten untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kartel di Indonesia.