MENGHILANGKAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Abstrak

Putusan hakim harus mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam proses penegakan hukum. Putusan tidak hanya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tetapi juga mempertimbangkan pengetahuan hukum, moralitas, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim sejak pemeriksaan perkara hingga putusan akhir dijatuhkan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diperiksa dan diputus oleh majelis hakim agung pada kamar tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan tersebut menghilangkan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan apakah hakim telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan undang-undang sehingga penghitungan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditentukan sejak pelantikan calon terpilih. Penelitian ini menemukan bahwa putusan tersebut berimplikasi pada hilangnya kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah melampaui kewenangan hakim dalam melakukan pengujian materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.