DISPARITAS PUTUSAN ISBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan isbat nikah bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan sebelum memenuhi batas usia minimum tanpa memperoleh dispensasi kawin terlebih dahulu. Kajian difokuskan pada dua putusan berbeda, yaitu Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB dan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg. Disparitas ini berakar pada variasi metode penemuan hukum (rechtsvinding) yang diterapkan hakim dalam merespons tidak adanya permohonan dispensasi kawin sebelum akad nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perbandingan. Hasil penelitian mengungkap adanya perbedaan mendasar dalam pemaknaan syarat sah perkawinan dan batas usia minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di satu sisi, hakim mengadopsi pendekatan formal-legalistik dengan menolak permohonan untuk menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, hakim cenderung mengesahkan perkawinan guna melindungi hak-hak keperdataan anak dan istri. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa disparitas tersebut tidak sekadar merupakan perbedaan interpretasi teknis atas ketentuan hukum, melainkan merefleksikan konflik paradigmatik antara legalisme normatif dan progresivisme yudisial dalam peradilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terkait pertentangan antara nilai keadilan substantif dan rigiditas norma hukum positif dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa penyeragaman pedoman yudisial pada tingkat administratif masih belum memadai, sehingga diperlukan rekonstruksi pemikiran hukum yang dapat menjembatani perlindungan hukum oleh negara dan kemaslahatan subjek hukum yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan.