PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PRINSIP STRICT LIABILITY TERHADAP PERKARA KEBAKARAN HUTAN

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip strict liability dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel terkait penyelesaian perkara lingkungan hidup di Indonesia. Perkara a quo bermula dari gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terhadap PT Waringin Agro Jaya atas dugaan kelalaian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang mengakibatkan kerugian lingkungan yang sangat besar. Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak hanya mengabulkan sebagian gugatan, tetapi juga memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi dan sekaligus melaksanakan pemulihan lingkungan, sehingga penegakan tanggung jawab mutlak terlihat. Analisis penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan prinsip strict liability guna mencapai keadilan substansial serta penalaran yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, serta studi kasus untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim secara progresif dan konsisten menerapkan prinsip strict liability, yang secara substansial berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan hidup melalui pemberlakuan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya ambiguitas dalam pertimbangan hukum terkait penetapan biaya pemulihan lingkungan hidup, yang pada gilirannya memengaruhi kepastian hukum serta efektivitas implementasi putusan pengadilan.