PENJATUHAN HUKUMAN MELAMPAUI UNSUR JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna yang menjatuhkan pidana penjara 150 bulan atas jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena berdasarkan fakta persidangan, yang terbukti hanyalah jarimah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat. Unsur utama pemerkosaan, yaitu adanya kekerasan, paksaan, atau ancaman, tidak terbukti di persidangan, namun terdakwa tetap dipidana dengan kualifikasi jarimah pemerkosaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait ketepatan penerapan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penjatuhan hukuman yang melampaui unsur jarimah pemerkosaan serta menilai putusan tersebut dari perspektif kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, kajian literatur hukum yang relevan, serta wawancara dengan para praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman tersebut tidak tepat secara hukum dan melanggar asas legalitas karena pemidanaan dilakukan tanpa terpenuhinya unsur pemerkosaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat. Fakta persidangan membuktikan adanya bujuk rayu, yang dalam hukum jinayat tidak termasuk unsur pemerkosaan. Putusan ini tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku, meskipun dari sisi perlindungan korban dapat dinilai memberikan rasa aman. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat dengan memperjelas kualifikasi perbuatan pemerkosaan terhadap anak melalui penambahan unsur tipu daya atau bujuk rayu, guna mewujudkan keadilan dan perlindungan anak di Aceh.