INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA BATAS USIA CALON WAKIL PRESIDEN

Abstrak

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengujian undang-undang mengenai batas usia calon wakil presiden telah menimbulkan preseden yang merugikan integritas dan kredibilitas lembaga peradilan konstitusi. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan, karena pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dua putusan dengan substansi serupa mengenai batas usia calon wakil presiden, tetapi menghasilkan amar putusan yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab inkonsistensi tersebut serta merumuskan konstruksi amar putusan yang selaras dengan argumentasi hukum para hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan preskriptif melalui analisis terhadap argumentasi hukum yang mendasari pembentukan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya hanya mencakup jabatan gubernur sebagai titik temu pendapat lima hakim konstitusi yang menyetujui sebagian permohonan, sehingga rumusan yang tepat adalah “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai gubernur.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: ketidakkonsistenan dalam menerapkan doktrin open legal policy, terjadinya judisialisasi politik dalam proses pengambilan putusan, dan adanya konflik kepentingan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar penerapan open legal policy serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi konflik kepentingan guna menjaga konsistensi putusan, integritas kelembagaan, serta kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.