PEMAKNAAN MEREK DALAM SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.29123/jy.v18i2.713

Kata Kunci:

hak kekayaan intelektual, merek, ratio decidendi

Abstrak

Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk dari produk lainnya serta memperoleh perlindungan dan kepastian hukum melalui pendaftaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat merek dalam perspektif hak kekayaan intelektual dan hukum Islam serta pemaknaan merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang didaftarkan dengan iktikad baik harus memperoleh perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, merek merupakan harta kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi dari pelanggaran hak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas permasalahan merek sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pemaknaan dalam putusan pengadilan. Hal tersebut tercermin dalam sengketa MS Glow dan PS Glow yang menghasilkan putusan berbeda di Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Surabaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga Medan belum menggali secara memadai perbedaan antara merek MS Glow yang didaftarkan dan merek yang digunakan dalam kegiatan promosi. Sertifikat merek mencantumkan “MS Glow/For Cantik Skincare,” sedangkan kegiatan promosi pada marketplace menggunakan “MS Glow.” Perbedaan tersebut berimplikasi pada perlindungan merek karena penggunaan “MS Glow” dinilai memiliki kesamaan dengan “PS Glow.”

Referensi

Andriani, D., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan hukum atas persamaan merek goto di Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(2), 2798-2805. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.

Arif, M., & Rosni, R. (2018). Pemanfaatan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai strategi pengembangan kewirausahaan. Jurnal Geografi, 10(1), 98-104.

Bukian, I. B. P. S., & Mayasari, I. D. A. D. (2023). Perlindungan hukum merek terkenal ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 557/K/Pdt-Sus/2015). Kertha Desa, 11(4), 2144-2152.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI [DJKI Kemenkumham RI]. (2019). Modul kekayaan intelektual bidang merek dan indikasi geografis. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hakim, M. A. R., Syaifudin, A., & Anadi, Y. R. (2023). Analisis yuridis studi putusan sengketa merek antara ps glow dan ms glow menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis. Dinamika, 29(2), 8240-8251.

Hardjaloka, L. (2016). Ketidakcermatan hakim berujung pada disparitas putusan. Jurnal Yudisial, 9(1), 1-18.

Hidayatullah, I. E. (2023). Tinjauan hukum terhadap pendaftaran merek dengan pelanggaran kesamaan nama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lex Privatum, 12(3).

Huda, N., & Jannah, R. M. (2012). Perlindungan hak merek dagang menurut hukum Islam. Suhuf, 24(1), 1-13.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur’an dan terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Leimena, S. J., Tjoanda, M., & Haliwela, N. S. (2023). Pendaftaran merek dagang dengan menggunakan kata umum. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 77-93. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1553.

Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI]. (2023a, Januari 30). Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb293d7d4ef7eb3b6313633323336.html.

____________. (2023b, Oktober 30). Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedb29475bb0f9884f0313633373031.html.

Majelis Ulama Indonesia [MUI]. (2015). Himpunan fatwa MUI bidang sosial dan budaya. Jakarta: Erlangga.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maulana, A. A. (2021). Perlindungan merek dagang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Tinjauan atas sengketa hak merek ayam geprek bensu dengan i’m geprek bensu sedep beneeer). Thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56808.

Munzir, I., & Kadarudin, K. (2014). Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk indikasi asal: Suatu kajian terhadap kopi Toraja yang terdaftar sebagai merek dagang di Indonesia dan Jepang. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Narindra, R. A. I. K., & Samsithawrati, P. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal: Pembangunan ekonomi dan perlindungannya di dimensi internasional. Kertha Desa, 11(4), 2255-2267.

Novianti., & Purwaka, T. H. (2017). Perlindungan merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nurainy, D. A., & Danyathi, A. P. L. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia. Kertha Desa, 11(4), 2314-2322.

Pamungkas, Y. A., Mayana, R. F., & Suryamah, A. (2023). Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang kedudukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam sengketa pembatalan merek. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(5), 396-410. https://doi.org/10.5281/zenodo.10424349.

Pengadilan Negeri Medan. (2022). Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Medan: Pengadilan Negeri Medan. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecebadefa5e296a914313334383032.html.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Surabaya: Pengadilan Negeri Surabaya. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed04440333bd8e81ed323034323437.html.

Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2021). Pelanggaran merek di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Prasetyo, M. A., Permata, R. R., & Tanwir, R. F. M. (2023). Pengkajian penerapan prinsip iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada sengketa merek jaguar. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1), 31-42.

Rahayu, P. D., Amelia., Permatasari, E., Sinaga, F., Edriani, W., & Mustaqim. (2023). Analisa kasus sengketa plagiasi merek dagang ms glow dan ps glow ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, 1(2), 176-183. https://doi.org/10.61787/jnx1py97.

Razma, F. N., Saidin., Sembiring, R., & Leviza, J. (2024). Analisis akibat hukum terhadap dua putusan yang berbeda dalam sengketa merek antara “ms glow” dan “ps glow/pstore glow.” Jurnal Media Akademik, 2(6), 1-32.

Rumadan, I. (2018). Kriteria itikad tidak baik dalam penyelesaian sengketa merek terkenal melalui putusan pengadilan. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Rumawi, R., Ali, M., Syakur, A., & Supianto, S. (2024). The ratio decidendi of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia from the perspective of legal positivism. Вестник Санкт-Петербургского Университета. Право, 15(2), 483-492. https://doi.org/https://doi.org/10.21638/spbu14.2024.211.

Saidin, O. (2004). Aspek hukum hak kekayaan intelektual: Intellectual property right. Depok: Raja Grafindo Persada.

Shidarta, S. (2022). Putusan pengadilan sebagai objek penulisan artikel ilmiah. Undang: Jurnal Hukum, 5(1), 105-142. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142.

Simanjuntak, I. G. (2024). Tinjauan hukum terhadap hak atas merek terdaftar di Indonesia (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS-HKI/2018). Journal of Law Education and Business, 2(1), 268-274. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1614.

Toguan, Z. (2021). Problematika hak kekayaan intelektual di bidang merek bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. UIR Law Review, 5(2), 42-56. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7168.

Tuasikal, M. A. (2020). Hukum menjual produk imitasi atau KW. Rumaysho.Com. https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html.

Yusuf, T., Mustafa, M. E., & Fitrian, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemegang merek awal atas passing off produk skincare. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(3), 1731-1748.

Unduhan

Diterbitkan

2026-11-19

Terbitan

Bagian

Articles

Cara Mengutip

PEMAKNAAN MEREK DALAM SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. (2026). Jurnal Yudisial, 18(2), 122-139. https://doi.org/10.29123/jy.v18i2.713