MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF INDEKS DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran utama sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy) dan konstitusi. Namun, potret peranan MK berdasarkan berbagai pertimbangan dan putusannya tidak selalu konsisten dalam merefleksikan fungsi pengawasannya terhadap demokrasi. Potret mengenai peran strategis MK antara lain tercermin dalam indeks demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit. Laporan indeks demokrasi yang dirilis tahun 2022 mencatat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai indikator yang menyumbang terhadap skor indeks demokrasi tahun 2021. Dalam perkembangannya, potret tersebut tidak bertahan karena Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 turut menurunkan indeks demokrasi Indonesia tahun 2024. Kajian artikel ini menggunakan penelitian hukum doktrinal serta pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk menganalisis konsep indeks demokrasi, konstitusionalisme, dan desentralisasi. Hasilnya, pertama, melalui irisan dengan indikator-indikator indeks demokrasi, diperoleh konstruksi yang membangun alasan mengapa MK berperan untuk menjaga naik- turunnya skor di Indonesia. Selain itu, fungsi MK sebagai penjaga demokrasi tidak saja berisiko membawa dampak pada kualitas kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai indikator di level pemerintahan pusat. Kedua, dari perspektif otonomi daerah, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memungkinkan perluasan keterlibatan masyarakat daerah melalui pengembangan perhatian terhadap partisipasi bermakna sampai proses pembentukan peraturan daerah. Secara kontras, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan kemunduran pada otonomi daerah melalui gejala reduksi terhadap kemandirian daerah untuk menentukan pemimpin daerahnya secara demokratis serta menjamin kesetaraan akses bagi warga untuk menjadi kandidat pemimpin. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, secara faktual menunjukkan kecenderungan melegitimasi praktik politik dinasti serta berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi MK dalam menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi serta pengawasan publik terhadap kinerja MK sebagai upaya menjaga ekosistem otonomi daerah.