DIMENSI AKSIOLOGIS DARI PUTUSAN KASUS “ST”

Nur Agus Susanto

Abstract


ABSTRAK
Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap Putusan Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003 untuk terdakwa ST menarik perhatian masyarakat. Permohonan PK untuk ST diajukan oleh istrinya selaku ahli waris. Permohonan ini dikabulkan dengan amar menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terpidana “terbukti” akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan karena itu melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum. Ini mengejutkan, berarti putusan tersebut mementahkan putusan kasasi sebelumnya. Salah satu pertimbangan majelis hakim PK mengabulkan permohonan tersebut adalah status FB sebagai ahli waris sah dari ST yang mendasarkan pada pandangan Yahya Harahap bahwa istri dapat menjadi ahli waris. Pandangan tersebut tidak dikutip secara lengkap. Putusan PK ini memicu sinisme terhadap putusan hakim yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Tulisan ini berkesimpulan bahwa putusan ini tidak mampu menjawab tuntutan aksiologis yang sangat mendasar di dalam putusan hakim.

Kata kunci: peninjauan kembali, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.


ABSTRACT
The Decision of Case Review Request Number 97 PK/Pid.Sus/2012 against the Decision of Cassation Number 434 K/Pid/2003 regarding the defendant ST has drawn public’s attention. The application for case review to the decision was filed by FB, the wife of ST. The request was granted by the panel of judges through verdict stating the act alleged to the defendant was proven, but did not
constitute a criminal offense and therefore the defendant was released from all charges, which is astonishing. This actually means the decision has nullified the previous decision of cassation. One of the judges’ considerations in granting the request is that FB’s status as the legitimate heir of ST with regard to Yahya Harahap’s standpoint that wife can become the heir. However, this referral is not fully cited. This decision of judicial review has sparked various cynical views over the judges decision which is supposed to reflect justice, ensure legal certainty, and provide utility, as affirmed by Gustav Radbruch. To conclude, this decision has failed to bring about the fundamental axiological dimensions in a court decision.

Keywords: case review request, justice, utility, legal certainty.

Keywords


case review request; justice; utility; legal certainty

Full Text:

PDF

References


Adji, Oemar Seno & Indriyanto Seno Adji. April 2007. Peradilan Bebas Contempt of Court. Cetakan 1. Jakarta: Diadit Media.

Apeldoorn, L.J. Van. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan ketigapuluh dua. Jakarta: Pradnya Paramita.

Arto, A. Mukti. 2011. Redefinisi Fungsi Pengadilan sebagai Penegak Hukum dan Keadilan: Kajian Teoritis dan Pragmatis Penyelenggaraan Peradilan Guna Membangun Paradigma Baru. Varia Peradilan. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Asikin. 2011. Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan.Varia Peradilan. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dirdjosisworo, Soerjono. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Fanani, Ahmad Zaenal. 2010. “Menomorsatukan Keadilan.”Artikel ini pernah dimuat di Rubrik

Opini Koran Nasional Banjarmasin Post tanggal 5 Mei 2010. Akses 4 November 2014. www.badilag.net.

Garner, Bryan A. 2010. Black’s Law Dictionary. Eight edition. USA: Thomson West.

Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, Arif. 2013. Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan.

Jurnal Pandecta, Volume 8. Nomor 8. Semarang.

Hikmawati, Puteri. 2013. Polemik Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan. Info Singkat, Vol. V, No. 17/I/P3DI/September/2013. Jakarta: Pusat Pengkajian, Majalah, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi Hukum Nasional (KHN). 2013. “Kontroversi Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan.” Akses pada tanggal 4 November 2014. http://khn.hukumonline.com/khn/file/KLOB10.

M. Echols, John & Hassan Shadily. 2007. Kamus Indonesia-Inggris. Edisi Ketiga. Cet. Kesepuluh. Jakarta: PT Gramedia Jakarta.

Manan, Bagir. 2007. Hakim sebagai Pembaharu Hukum. Varia Peradilan, Tahun ke XXII No. 254 Januari 2007. Jakarta: IKAHI Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan ketujuh. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Muqoddas, Busyro, 2006. Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial. Bunga Rampai Refleksi satu tahun Komisi Yudisial. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Radbruch. Gustav. 1975. Rechtsphilosophie. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Cetakan keenam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ranuhandoko, I.P.M.2006.Terminologi Hukum Inggris-Indonesia.Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika.

Rondonuwu, Diana E. 2014. Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. Jurnal Lex

Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014.

Sanusi, Arsyad. 2011. Keadilan Substantif dan Problem Atika Penegakannya. Varia Peradilan. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan kedua belas. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman, Eman. 2012. Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial. Bunga Rampai Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia.

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Wantu, Fence M. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal

Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.

Wardi, Moh. 2013. Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis). Jurnal Tadris, Volume 8 Nomor 1 Juni. Pamekasan: STAIN.

Widanti, Agnes. 2005. Hukum Berkeadilan Gender. Cetakan 1, Juni. Jakarta: Kompas.

Wiko, Garuda. 2009. Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, Buku Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Witanto, D.Y. 2011. Memahami Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Kontraktual. Varia Peradilan, Edisi

XXVI No. 308 Juli. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.73

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.