KEKUATAN PERJANJIAN HOMOLOGASI TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS

Abstract

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini adalah Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkara ini dimohonkan oleh para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Majelis hakim mengesahkan perjanjian homologasi berdasarkan laporan dari hakim pengawas yang menyatakan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan para krediturnya. Putusan perdamaian (homologasi) tersebut menimbulkan persoalan bagi Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat final and binding menimbulkan tafsiran yang beragam terkait substansi dokumen jaminan dalam pengesahan perjanjian homologasi. Substansi dokumen jaminan yang tidak ditentukan secara konkret pada pengesahan perjanjian homologasi menyebabkan keseimbangan kedudukan dan perlindungan bagi bank sebagai kreditur separatis tidak dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diambil melalui studi kepustakaan. Data kemudian diveri kasi secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perjanjian homologasi dipergunakan sebagai dasar pembuatan dokumen jaminan tambahan maka substansi dokumen jaminan tambahan tersebut menjadi tidak pasti karena tidak diatur secara detail dalam perjanjian homologasi. Klausul pemberian jaminan khusus dan kondisi pembayaran piutang adalah bagian pokok dari kesepakatan damai yang akan disahkan dalam proses homologasi di pengadilan niaga. Kedua bagian pokok tersebut harus ditentukan secara spesifik.

Kata kunci: homologasi; penundaan kewajiban pembayaran utang; kreditur separatis.

ABSTRACT

This paper is underlain by Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst which rati ed the homologation agreement in the case of suspension of debt payment obligations. The creditors led this case against PT Tebo Indah and PT Pratama Agro Sawit. The panel of judges rati ed the homologation agreement based on a report from the supervisory judge which stated that a peace agreement was reached between PT Tebo Indah, PT Pratama Agro Sawit, and their creditors. This agreement caused a problem for the Indonesia Eximbank Financing Agency as a separatist creditor. The main issue of this study is that the suspension of debt payment obligations decision, which is nal and binding, leads to various interpretations regarding the substance of the guaranteed document in the rati cation of the homologation agreement. The substance of the guaranteed document that is not speci ed concretely in the rati cation of the homologation agreement makes a balance position and protection for the bank as the separatist creditor cannot be provided. This study uses a normative juridical method. The author took the data through a literature study and veri ed them deductively. The study indicates that if the homologation agreement is used as a base for composing additional guarantee documents, then its substance becomes uncertain because it is not speci ed in the homologation agreement. Clauses of granting special guarantees and conditions for payment of receivables are the main part of the peace agreement, which will be rati ed in the homologation process in the commercial court. The two main parts must be set speci cally.

Keywords: homologation; suspension of debt payment obligations; separatist creditors.