KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA DIREKSI MELAWAN PERUSAHAAN
DOI:
https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.349Keywords:
jurisdiction, director, industrial relations court, district courtAbstract
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017, dalam perkara gugatan uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh direksi melawan perusahaannya. Pada putusan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi dari pengadilan hubungan industrial, bukan pengadilan negeri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah mengenai apakah pengadilan hubungan industrial mempunyai yurisdiksi atas perkara a quo sebagaimana dikemukakan Mahkamah Agung. Penelitian ini bersifat normatif untuk menelaah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan hubungan industrial tidak berwenang mengadili perkara ini. Direksi di perusahaan berkedudukan sebagai perwakilan pengusaha, bukan pekerja, sehingga perselisihan antara direksi dengan perusahaan bukanlah termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena itu, perkara ini adalah sengketa keperdataan biasa yang merupakan yurisdiksi dari pengadilan negeri.
Kata kunci: kewenangan mengadili, direksi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan negeri.
Â
ABSTRACT
This research aims to analyze the Supreme Court's civil request Decision Number 521 PK/Pdt/2017, in the case of honorarium devotion lawsuit and reward of the directors against his company. In this decision, the Supreme Court believes that this case is in the jurisdiction of the industrial relations court, not in the district court. The main issue in this research is whether the industrial relations court has jurisdiction over the case as stated by the Supreme Court. This normative research is to examine deeply about the principles that relate to the problem. The author concludes that the industrial relations court theoretically has no jurisdiction to handle this case. In any companies, directors are the representatives, not their workers, so that the dispute between the company and its directors is not an industrial relations dispute as stipulated in Law Number 2 of 2004. Therefore, the case is just a regular civil law dispute under which the district court has jurisdiction.
Keywords: jurisdiction, director, industrial relations court, district court.
References
Butarbutar, E.N. (2009, Juni). Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata. Mimbar Hukum, 21(2), 355-369.
Fuady, M. (2014). Doktrin-doktrin modern dalam corporate law & eksistensinya dalam hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harahap, M.Y. (2015). Hukum perseroan terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
____________. (2007). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Hidayatullah & Sulistiowati. (2017). Kedudukan pekerja yang diangkat menjadi anggota direksi tanpa adanya pengakhiran hubungan kerja pada PT National Utility Helicopter (Studi kasus putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 195/PHI.G/2009/JKT.PST juncto putusan Mahkamah Agung nomor 197 K/PDT. SUS/2010). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Husni, L. (2004). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan & di luar pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ingman, T. (1996). The english legal process. London: Blackstone.
Kasim, U. (2010). Karyawan diangkat direksi. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4608/karyawan-diangkat-jadi-direksi.
Kusumawardani, S.I. (2013, Februari). Pengaturan kewenangan & tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas (Studi perbandingan Indonesia & Australia). Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana, 2(1), 1-29.
Lewis, A. (2014). Dasar-dasar hukum bisnis: Introduction to business law. Bandung: Nusa Media.
Mc Gee, A., Williams, C., & Scantan, G. (2005). The law of business organisations. Exeter: Law Matters Publishing.
Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
______________. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Muhammad, A. (2014). Hukum perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Pramono, N. (2007, Desember). Tanggung jawab & kewajiban pengurus PT (bank) menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 5(3), 15-30.
Raffles. (2010, Juli). Eksistensi & tanggung jawab direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 2(4), 67-73.
Retnowulan, Sutantio, & Oeripkartawinata, I. (2005). Hukum acara perdata dalam teori & praktek. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, S. (2012). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Subekti, R. (1977). Hukum acara perdata. Bandung: Binacipta.
Warsito, I.A. (2016). Hukum perdata Indonesia. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Widjaya, I.G.R. (2000). Hukum perusahaan: UU & peraturan pelaksana di bidang usaha. Jakarta: Megapoint.
Woon, W. (1998). Company law. Singapore: Longman Singapore Publisher Ptc Ltd.
Downloads
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
FORMULIR COPYRIGHT TRANSFER
Naskah ini asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah di atas kepada Jurnal Yudisial, jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan.
Setiap orang yang terdaftar sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta merupakan tanggung jawab Penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Yudisial.
Naskah ini berisi karya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain.
