PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF DAN HAK ASASI MANUSIA
DOI:
https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.337Keywords:
human trafficking, progressive law, human rightsAbstract
ABSTRAK
Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam praktik, masih terdapat kendala untuk memulihkan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan pendekatan berdasarkan hukum progresif dan hak asasi manusia (human rights based approach). Artikel ini menjawab rumusan masalah yaitu pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum kualitatif melalui pendekatan putusan, regulasi, dan doktrinal, serta pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara narasumber. Hasil kajian menunjukkan Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menerapkan hukum progresif melalui sita restitusi yang sesungguhnya belum diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum ini dilakukan dengan menyita kekayaan terdakwa pada tingkat penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan ganti kerugian terhadap korban. Selain itu, kajian terhadap putusan menunjukkan putusan ini sebenarnya telah memiliki dimensi berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Namun, terobosan hukum pada putusan masih belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak asasi manusia karena terdapat kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan untuk disita, maka negara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian kompensasi.
Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, hukum progresif, hak asasi manusia.
Â
ABSTRACT
Human trafficking is a crime that violates human rights. In practice, there are still some obstacles in legal remedies of human rights of the victims of human trafficking that an approach based on progressive law and human rights is needed. This analysis elaborates the formulation of the problem in Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST concerning legal remedies of the human trafficking victims based on progressive legal and human rights approach. The method applied is qualitative legal research through decisions, regulations, and doctrinal procedures, as well as library data collecting on primary and secondary legal materials, along with interviews. The results of the study show that the Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST applies progressive law through the confiscation of restitution which is not yet normatively regulated in the Law on Eradication of Human Trafficking Crimes. Legal breakthrough is made by confiscating the assets of the defendant in the investigation or prosecution level for the victims' compensation. Further, the analysis result of court decisions shows that the decision has already had dimensions based on the human rights approach. But, the legal breakthrough in the declaration still cannot fully guarantee the legal remedies of human rights of the victims if the defendant cannot be able to pay or have no properties to confiscate. In this case, the state is obliged to give back the rights of the victims of human trafficking through compensation.
Keywords: human trafficking, progressive law, human rights.
References
Anti-Slavery International. (2002). Human traffic, human rights: Redefining victim protection. London: The Printed Word.
Asshidiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
_____________. (2010). Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2011). Koordinasi antar lembaga negara dalam pemberantasan perdagangan anak. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Burke, M.C. (2000). Human trafficking interdiciplanary perspective. Rotledge.
Cusveller, J. (2015). Compensation for victims of human trafficking: Inconsistencies, impediments & improvements. Belanda: Faculty of Law, VU University Amsterdam.
Dalrymple, J.K. (2005). 'Human trafficking: Protecting human rights in the trafficking victims protection act.' Boston College Law Journal, 25, 451-473.
Dimyati, K. (2013, November 29-30). Pemikiran hukum progresif: Dalam bayang-bayang tradisi pemikiran positivistik. Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Progresif dengan tema: "Dekonstruksi Gerakan Pemikiran Hukum Progresif." Semarang: Konsorsium Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Institute.
Gallagher, A., & Skrivankova, K. (2015, November 24-26). Human rights & trafficking in persons. 15th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights, 1-86.
Hertantyo, B. (2017, September 5). Wawancara Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hudson, J., & Gelaway, B. (1977). Restitution in criminal justice: A critical assessment of sanctions. Minnesota: Lexinton Books.
International Organization for Migration (IOM). (2008). Pedoman penegakan hukum & perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Jakarta: International Organization for Migration.
Kusumah & Baut, P.S. (1988). Hukum politik & perubahan sosial. Jakarta: YLBHI.
Lubis, T.M. (1993). In search of human rights legal-political dilemmas of Indonesia's new order. Jakarta: Gramedia.
Mahfud MD, Moh. (2000, Agustus). Politik hukum hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Hukum, 7(14), 1-30.
Manan, B., & Harijanti, S.D. (2016). Konstitusi & hak asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 3(3), 448-467.
Muladi. (2009). Demokrasi hak asasi manusia & reformasi hukum di Indonesia. Jakarta: Habibie Center.
Mustansyir, R. (2008, April). Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu. Jurnal Filsafat, 18(1), 1-10.
Naning, R. (1983). Cita & citra hak-hak asasi manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
Nasution, A.B. (2003, Juli 14-18). Implementasi perlindungan hak asasi manusia & supremasi hukum. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, 1-14.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
____________. (2002, Juli 15). Indonesia inginkan penegakan hukum progresif. Kompas.
____________. (2009a). Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
____________. (2009b). Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
Sastroatmojo, S. (2005, September). Konfigurasi hukum progresif. Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 1-198.
Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2015). Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Setiono. (2004). Rule of law (Supremasi hukum). Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Sulistiowati, L. (2017, Agustus 21). Wawancara Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
United Nations - Office of The High Commisioner for Human Right (UN - OHCHR). (2014). Human rights & human trafficking. New York: UN - OHCHR.
United Nations - Office of The High Commisioner for Human Right (UN - OHCHR). (2010). Recommended principles & guidelines on human rights & human trafficking. New York: UN - OHCHR.
United Nations (UN). (2011). Prevent, combat, protect on human trafficking. New York: UN.
United Nations (UN). (2016). Providing effective remdies for victims of trafficking in persons. New York: UN.
Walker, L.T., & Hunt, G. (2009, Januari). 'Understanding human trafickking in the United States: Trauma, Violence, & Abuse.' Sage Journal 10(1), 3-30.
Downloads
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
FORMULIR COPYRIGHT TRANSFER
Naskah ini asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah di atas kepada Jurnal Yudisial, jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan.
Setiap orang yang terdaftar sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta merupakan tanggung jawab Penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Yudisial.
Naskah ini berisi karya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain.
