KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Harijah Damis

Abstract


ABSTRAK
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER sangat menarik untuk dikaji karena berimplikasi
pada tidak terpenuhinya salah satu hak perempuan pasca perceraian. ER mendapat perlawanan dari pihak ketiga dan pengajuan peninjauan kembali oleh turut termohon kasasi. Dasar pertimbangan majelis hakim kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER dan membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang menyatakan gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima, menarik untuk dianalisis. Gugatan
menjadi kompleks karena objek sengketa gugatan tercantum atas nama orang tua termohon kasasi (R), dan dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh
orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Adanya perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali oleh ayah kandung lelaki R, membuat kemenangan perempuan ER menjadi hanya sesaat. Dikabulkannya tuntutan ayah kandung lelaki R pada tingkat peninjauan kembali berimplikasi kepada tidak terpenuhi hak perempuan pasca perceraian
atau pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah.

Kata kunci: hak perempuan, mahar, fikih, perceraian.

 

ABSTRACT
The Supreme Court’s Cassation Decision Number 23 K/AG/2012 granting approval to a woman’s (named ER) lawsuit for a dowry is very interesting to examine because of its impact to the non-fulfillment of one of the rights of women after divorce. ER got resistance from the third party’s claim and a judicial review by cassation’s co-respondent. Basic consideration of Supreme Court Judges Council approved the lawsuit of ER and
annulled the Religious Court Decision of First-Instance and Second-Instance, which affirmed the dowry lawsuit of the respondent unacceptable, is an interesting issue for discussion. The lawsuit becomes complicated, as the object of dispute is listed in the name of the parents of the co-respondent (R) and on the value of goods that R voluntarily donated, then handed over as dowry by the co-respondent. The resistance of the third party’s claim or judicial review by the father of R makes the victory of ER only momentarily. The granting of the appeal filed by the father, at the level of judicial review has implications for non-fulfillment of the rights of women after divorce or after the decision becomes legally binding. Thus it shall be necessary to set a specific regulation concerning dowry referring still to fiqh-based rules as well as the social recognition (in the community) that dowry is an inalienable right of women and not expressed as a mere formality in the wedding vows.

Keywords: woman right, dowry, the fiqh, divorce.


Keywords


woman right; dowry; the fiqh; divorce

Full Text:

PDF

References


Alim, M. (2013). Beberapa perlakuan diskriminatif terhadap peradilan agama. Varia Peradilan, 335, 40.

Al-Suyuti, J.A., & Al-Mahalli, J.M. (2011). Tafsir jalalain. Jilid 1. Junaidi, N. (Ed). Surabaya: Elba Media Utama.

Asnawi, M.N. (2013). Hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Bakri, M. (2011). Fikih prioritas. Jakarta: Pustaka Mapan.

Dahlan, A.A. et al. (2001). Ensiklopedi hukum Islam. Jilid 2, Cet. V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Damis, H. (2008). Menguak hak-hak wanita. Cet. II. Jakarta: Two Fublisher.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2014). Pedoman pelaksanaan tugas dan adminitrasi peradilan agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Fausan, H.M. (2015). Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jayakrama, C. (2014). Konsep mahar dalam hukum Islam. Diakses dari http://www.rahima.or.id.

Kamal, A.M. (2015). Fiqh al-Sunnah al-Nisa’ diterjemahkan oleh Suwito, D dengan judul Shahih Fiqih Sunnah Wanita. Cet. 1. Solo: Al-Hamra.

Kamil, A. (2016). Filsafat kebebasan hakim. Cet. II. Jakarta: Predanamedia Group.

Manan, B. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2, 190.

__________. (2015). Beberapa catatan tentang penafsiran. Varia Peradilan, 354.

Mappiasse, S. (2015). Logika hukum pertimbangan hakim. Jakarta: Prenadamedia Group.

Marcoes, L. (2015). Memastikan terpenuhinya hak-hak

perempuan pasca perceraian. Jakarta: Australia Indonesia Parrnership For Justice.

Marzuki, P.M. (2009). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, A.K. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Munawwir, A.W. (1997). Kamus Arab Indonesia. Cet.IVX. Surabaya: Pustaka Progressif.

Soekanto, S. (2009). Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supardin. (2014). Fikih peradilan agama di Indonesia. Cet. I. Makassar: University Press.

Syafii, I. (2012). Al-Ahkam Al-Qur’an, Jama’ahu alimam al-Baihagi diterjemahkan oleh Hamzah, B. et al. dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Imam Syafii. Jakarta: Pustaka Azzam.

Syarifuddin, A. (2005). Garis-garis besar fiqh. Cet. II. Jakarta: Predana Media.

Wirhanuddin. (2014). Mediasi perspektif hukum Islam. Semarang: Fatawa Publishing.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.