PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA

Rochxy rochxy, Bayu Lesmana

Abstract


ABSTRAK
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia dalam membentuk keluarga yang bahagia. Menurut perspektif hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat material dan formal. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS, terdakwa melakukan perkawinan dibawah tangan tanpa izin dari isteri terdahulu yang sah. Terdakwa dipidana menurut ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP karena melakukan perkawinan padahal perkawinan terdahulu menjadi penghalang yang sah baginya. Padahal, sebagai hukum positif, aturan tersebut merujuk pada ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan terdakwa memenuhi syarat material perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formalnya sehingga unsur perkawinan dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi. Putusan tersebut mengandung kekeliruan sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: perkawinan di bawah tangan, keadilan, kepastian hukum.


ABSTRACT
Marriage is a human’s sacred bond to live a blissful family life. Based on the perspective of positive law, marriage should be legitimate and met the material and formal requirements. In the Decision Number 35/Pid.B/2012/PN.MRS of the District Court of Maros, the defendant has committed the so called ‘unregistered marriage’ without his former wife’s approval. The defendant was sentenced based on Article 279, paragraph (1) point 1 concerning a marriage committed in a circumstance that the previous marriage became a legal obstacle for the defendant. In fact, as the positive law, this provision is adhered to Law Number 1 of 1974 regarding Marriage. The marriage committed by the defendant only met the material requirements, not the formal requirements; thus, the elements of marriage as specified in Article 279, paragraph (1), point 1 of the Criminal Code are not  met. Such decision seems not to reflect a sense of justice and legal certainty.

Keywords : unregistered marriage, justice, legal certainty.

Keywords


unregistered marriage; justice; legal certainty

Full Text:

PDF

References


Chazawi, Adam. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Press.

Huda, Chairul. 2011. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana.

Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.

Manan, Abdul. 2010. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Marpaung, Leden. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3.101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.