(untitled) (Jurnal Yudisial, 2017)
ABSTRAK Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum dilakukan secara maksimal karena didasari oleh tiga alasan. Pertama, terdakwa dipidana denda dengan menggunakan ancaman pidana minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, terdakwa tidak dikenai pidana tindakan tata tertib seperti perbaikan akibat tindak pidana guna memulihkan kerugian keuangan negara. Ketiga, terdakwa juga tidak dikenai pidana tambahan. Tegasnya putusan a quo belum maksimal baik dilihat dari sisi pemulihan kerugian keuangan negara, maupun dari sisi sanksi pidana denda kepada pelaku. Kata kunci: pidana tambahan, pertanggungjawaban pidana, korporasi, lingkungan hidup. Â ABSTRACT Supreme Court convicted PT KA represented by SR asÂ the President Director, through Court Decision NumberÂ 1554 K/PID.SUS/2015 on an environmentally damagingÂ forest fire to a maximum fine of Rp3,000,000,000,- TheÂ problem addressed in this research analysis is howÂ the implementation of corporate criminal liability inÂ environmental crime related to additional criminalÂ charges, in the form of compensation for environmentalÂ damage caused? The method used is a normativeÂ legal research, focusing on two approaches: caseÂ and conceptual approaches. The results indicatedÂ that corporate criminal liability has not performedÂ optimally for three reasons. First, the defendant isÂ subject to minimal criminal sanction as mentioned inÂ Article 108 of Law on Environmental Protection andÂ Management. Second, the defendant is not subject toÂ sanction of disciplinary action, such as the restorationÂ of state financial losses. Third, the defendant is also not Â subject to additional criminal charges. As a result, a quoÂ decision is not maximal both in terms of state financialÂ losses recovery and criminal sanction of fines to theÂ offender. Keywords: additionalÂ charges, criminal liability, corporate, environment.