(untitled) (Jurnal Yudisial, 2017)
ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan AlternatifÂ Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilanÂ negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa paraÂ pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan.Â Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasanÂ tulisan ini adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode yang digunakan dalamÂ kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif.Â Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta PusatÂ berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembaliÂ di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadiliÂ perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolutÂ antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikanÂ dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam menangani perkara bersangkutan.Â Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini,Â diperoleh jawaban bahwa yang berwenang dalamÂ mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan pengadilan. Kata kunci: kompetensi absolut, arbitrase, pengadilan. Â ABSTRACT Article 3 of Law on Arbitration and Alternative DisputeÂ Resolution states that the district court is unlawful toÂ decide dispute of parties bound by arbitration agreements,Â but to date, such absolute competence dispute betweenÂ arbitration tribunal and court of law is still occurring.Â As an example, as well as the focus of discussion in thisÂ analysis is the case between PT B against PT CTPI. ThisÂ study uses normative legal research methods. BasedÂ on Court Decision Number 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, it was decided that the District Court of CentralÂ Jakarta has the authority to adjudicate the case. In fact,Â this decision is subsequently filed for an extraordinaryÂ request for review in the Supreme Court based on CourtÂ Decision Number 238 PK/PDT/2014. On the otherÂ hand, the case is also arbitrated by Indonesia NationalÂ Board of Arbitration (BANI) by Arbitral Award NumberÂ 547/XI/ARB-BANI/2013 confirming its authority toÂ adjudicate the same case. The absolute competenceÂ dispute between the two parties need to be resolvedÂ by determining which party is actually authorized inÂ settling the case. Based on the analysis in this paper, itÂ can be concluded that the case between PT B against PTÂ CTPI is the authority of arbitration tribunal (BANI) toÂ arbitrate, not court of law.Â Keywords: absolute competence, arbitration tribunal,Â court of law.