MAKNA UPAH PROSES MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Vidya Prahassacitta

Abstract


ABSTRAK
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 menarik untuk melihat implementasi dari putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memutuskan frase “belum ditetapkan” pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Bagaimana sikap Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Berdasarkan analisis yuridis dari beberapa putusan kasasi Mahkamah Agung mengenai perkara perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 ditemukan beberapa permasalahan hukum. Hal tersebut menyebabkan terjadinya berbeda penafsiran antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Perbedaan penafsiran tersebut mengenai pemberian upah selama proses pemutusan hubungan kerja atau yang dalam praktik dikenal sebagai upah proses. Besarnya upah proses yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung bukanlah sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap tetapi hanya sebanyak enam bulan upah saja. Dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut teridentifikasi beberapa dasar hukum yang memungkinkan bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) tersebut berbeda dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengakibatkan ketidakselarasan interpretasi antara dua puncuk kekuasaan kehakiman di Indonesia tersebut.

Kata kunci: berkekuatan hukum tetap, pemutusan hubungan kerja, upah proses.


ABSTRACT
After the issuance of Constitution Court decision No. 37/PUU-IX/2011 dated 19 September 2011, it is interesting to know how to implement such a decision in practice. Constitutional Court has decided that the phrase “belum ditetapkan” (not yet determined) of Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower is against article 28D paragraph; (1) and (2) of the 1945 Constitution and such phrase has no legal basis as long as it is not interpreted as yet final and binding. Now, how does the Supreme Court respond to the Constitutional Court decision? Based on legal analysis from several Supreme Court’s Cassation Decisions regarding industrial relation dispute related to employment termination from 2011 until 2013, the author of this article reveals several legal problems. There is a different interpretation between Constitution Court and Supreme Court regarding the payment of wage during termination process, so called “upah proses”. Supreme Court interprets that such “upah proses” must be paid for six months only, not up to the decision becoming final and binding. In those Supreme Court decisions, the multi-interpretation of Article 155 paragraph (2) has occurred and given rise to the inconsistencies between the two top Indonesian judicial institutions.

Keywords: legal and binding, employment termination, “upah proses.”

Keywords


legal and binding; employment termination; upah proses

Full Text:

PDF

References


Agusmidah, dkk. 2012. Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.

ASH. 2011. “Aturan Upah Proses PHK Bingungkan Hakim.” Akses 13 Agustus 2013. .

Awaluddin, Hamid. 2012. HAM, Politik, Hukum & Kemunafikan Internasional. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Basari, M. Taufikul. 2012. “PHI Dominasi Perkara Kasasi Perdata Khusus di MA.” Akses 3 Agustus 2013. .

Damanik, Sehat. 2006. Hukum Acara Perburuhan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004 Disertai Contoh Kasus. Jakarta: DSS Publishing.

Ermawati, Wiwik. 2012. “Jumlah Hakim Agung Kurang, Peyelesaian Perkara Turun.” Akses 7 Agustus 2013. .

Farianto, Willy. 2011. “Problem Hukum Upah Proses Pasca Putusan MK.” Akses 2 Agustus 2013. .

Harahap, M. Yahya. 2009. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Liehitu, Izaac. S & Fatimah Achmad. 1985. Intisari Hukum Acara Perdata. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mahkamah Agung. 2012. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011. Jakarta: Mahkamah Agung Indonesia dan Aus Aid.

Martitah. 2013. Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature. Jakarta: Konpress.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Pangaribuan, Juanda. 2011. “Putusan MK dan Ragam Tafsir tentang Upah Proses PHK.” Akses 1 Agustus 2013. .

Salam, Moch. Faisal. 2009. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.

Saleh, Mohammad & Lilik Mulyadi. 2012. Seraut Wajah Peradilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya) Dilengkapi UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Smith, Rhona K.M, dkk. 2008. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Soeroso, R. 2010. Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Sutiyoso, Bambang. 2006. Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Citra Media.

Syahrizal, Darda & Rukiyah L. 2013. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya. Jakarta: Dunia Cerdas.

Tunggal, Iman Sjahputra. 2013. Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar). Jakarta: Harvarindo.

Ugo & Pujiyo. 2012. Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan. Jakarta: PT Sinar Grafika.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.