MENYOAL KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERPPU

Zairin Harahap

Abstract


ABSTRAK
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur di dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945. Seiring berjalannya waktu, ditemukan praktik bahwa MK telah melakukan pengujian konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Padahal tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa MK mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Bahkan hal tersebut juga tidak kita temukan di dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dari segi teori-teori hukum yang dapat menjelaskan MK dapat atau tidak dapat dibenarkan melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Melalui penjelasan teori-teori hukum tersebut, akhirnya diketahui bahwa tidak benar jika menyatakan MK berwenang menguji Perppu hanya dengan dasar bahwa Perppu ditempatkan dalam Bab VII UUD NRI 1945 tentang DPR. Selain itu, tidak benar juga jika materi muatan Perppu dinyatakan sebagai materi muatan UU bukan materi muatan PP dalam rangka melaksanakan UU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945.

Kata kunci: perppu, pengujian peraturan perundangundangan, kewenangan mahkamah konstitusi.


ABSTRACT
One of the authorities of the Constitutional Court, as stipulated on Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to conduct a judicial review. However over time, it appears that the Constitutional Court has conducted a constitutional review to the Government Regulation in Lieu of Law (the Perppu). As the matter of fact, there is no regulation set the authority for the Constitutional Court, even not affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For that reason, it is necessary to grasp legal theories in the analysis to elucidate this issue: is the Constitutional Court allowed to review the Perppu? Through the elaboration of the legal theories, it can be deduced that it is invalid to confirm that the Constitutional Court has the authority to review the Perppu on the basis that it is stipulated in Chapter VII of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the House of Representatives. More to the point, it is also could not be justified that the content of the Perppu is asserted as the content of the Law, not as the content of Government Regulation (PP) in order to implement the Law as referred to Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: the government regulation in lieu of law (perppu), legislation review, constitutional court’s authority.

Keywords


the government regulation in lieu of law (perppu); legislation review; constitutional court’s authority

Full Text:

PDF

References


Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

_______________. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konpress.

_______________. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Attamimi, A Hamid S. 1993. Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan). Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI. Jakarta.

Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: Universitas Indonesia.

C, Anwar. 2011. Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD NRI 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan implementasi pada Lembaga Negara. Malang: Intrans Publishing.

Fuady, Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat). Bandung: PT Refika Aditama.

Hadjon, Philipus M. 1987. Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan

Kenegaraan. Surabaya: PT Bina Ilmu.

HR, Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Indroharto. 1994. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan.

Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kusnardi, Moh & R Bintan Saragih. 1986. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Gramedia.

Lotulung, Paulus Effendi. 1993. Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah. Cetakan Kelima. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti.

Mahfud MD, Moh. 2006. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES.

Mahmuzar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD NRI 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Bandung: Nusa Media.

Manan, Bagir. 2003. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: FH UII Press.

___________. 2004. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD NRI 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.

___________. 2004. Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik). Yogyakarta: FH UII Press.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty.

Mulyosudarmo, Suwoto. 1997. Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sihombing, Herman. 1996. Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Soehino. 2008. Ilmu Negara. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: Liberty.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.

Suny, Ismail. 1982. Pembagian Kekuasaan Negara: Suatu Penyelidikan Perbandingan dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.

Suseno, Franz Magnis. 2001. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, Nur Basuki. 2009. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Yogyakarta:

Laksbang Mediatama.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.78

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.