INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.652

Keywords:

interpretasi hakim, judex facti, rasa keadilan masyarakat

Abstract

Majelis hakim pemeriksa perkara FS di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda dengan putusan FS di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Vonis hakim pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 (putusan kasasi FS) memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta menjadi menjatuhkan pidana kepada terdakwa FS tersebut dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan kasasi FS menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Putusan kasasi FS dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Rumusan masalah dalam analisis ini adalah bagaimana hubungan antara interpretasi dan independensi hakim dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam putusan kasasi FS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa putusan kasasi FS merupakan putusan yang wajib dihormati oleh pelbagai pihak, baik FS, keluarga FS, keluarga korban, dan masyarakat. Majelis hakim tingkat kasasi melakukan interpretasi hukum sistematis dan futuristik dalam memberikan vonis karena salah satu pertimbangannya ialah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Interpretasi ini juga merupakan kewenangan hakim Mahkamah Agung untuk hanya memeriksa judex juris. Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta dan bukti perkara melainkan memberikan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap fakta yang telah diperiksa oleh judex facti baik di pengeadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Author Biography

Rizky Karo Karo, Universitas Pelita Harapan

Dosen

References

Buku

Ali, A. (2015). Menguak tabir hukum. 2nd Ed. Jakarta: Prenadamedia.

Arrasyid, C. (2006). Dasar-dasar ilmu hukum. 4th Ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Asikin, Z. (2012). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Black, H. C. (1968). Black’s Law Dictionary. Minnesota: West Publishing Co.

Fadjar, M. (2014). Teori-teori hukum kontemporer. Malang: Setara Press.

Idris et al. (Ed). (2012). Penemuan hukum nasional dan internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.). Bandung: Fikahati Aneska.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). Bab-bab tentang penemuan hukum. 2nd Ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Panggabean, H. P. (2005). Peranan Mahkamah Agung dalam pembangunan hukum melalui putusan-putusannya di bidang hukum perikatan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Prasetyo, T. (2020). Hukum & teori hukum perspektif teori keadilan bermartabat. Bandung: Nusa Media.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. 8th Ed. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rhiti, H. (2015). Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme). Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Rifai, A. (2010). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. 16th Ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utrecht. (1983). Pengantar dalam hukum Indonesia. Saleh, M., & Djindang. (Eds.). 11th Ed. Jakarta: Ichtiar Baru.

Jurnal

Amalia, R., & Leksono, A. B. (2022). Dasar pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 575-582. DOI: http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i2.8083.

Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. E-Journal Widya Yustisia, 1(2), 107-115.

Arief, A. (2019). Problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. Jurnal Kosmik Hukum, 19(1), 91-109. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086.

Batas, E. M. (2016). Tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, 5(2), 118-125.

Bremi, K. (2021). Politik hukum pidana terhadap pidana mati pelaku pembunuhan berencana Pasal 340 KUHPidana. Jurnal Ilmiah Publika, 9(1), 42-59.

Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social science. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 1339-1346.

Christianto, H. (2010). Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana. Pamator, 3(2), 101-113.

Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan. Jurnal Konstitusi, 16(2), 296-312. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1625.

Karo, R. P. P. K. (2020). Pidana uang pengganti terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Jurnal Yudisial, 13(2), 145-163. DOI: https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.366.

Sudrajat, W. (2023). Tinjauan good governance terhadap pemerintah dalam pembayaran gaji hakim. Jurnal Yudisial, 16(1), 1-23. DOI: https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.587.

Suhariyanto, B. (2014). Penafsiran hakim tentang konstitusionalitas dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati. Jurnal Yudisial, 7(3), 237-254.

Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 42-51.

Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati. Jurnal Yudisial, 10(2), 193-215.

Susanto, N. A. (2011). Independensi kekuasaan kehakiman dan efektivitas sanksi untuk kasus hakimpenerima suap. Jurnal Yudisial, 4(1), 28-45.

Tumpa, H. A. (2015). Penerapan konsep rechtsvinding dan rechtsschepping oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Hasanuddin Law Review, 1(2), 126-138. DOI: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90.

Wahyudi, S. T. (2012). Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 207-234. DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234.

Sumber lainnya

Awaliyah, G. (2023, Agustus 8). Kecewa berat vonis baru Sambo, pengacara Brigadir J: ternyata cuma segitu hakim agung kita. Diakses dari https://news.republika.co.id/berita/rz2rxr502/kecewa-berat-vonis-barusambo-pengacara-brigadir-j-ternyata-cuma-segitu-hakim-agung-kita.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). Tafsiran. Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tafsiran.

CNN Indonesia. (2023, Agustus 9). Keluarga Yosua kecewa MA sunat vonis Sambo Cs, sorot proses kasasi. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230809154344-12-983954/keluarga-yosua-kecewa-masunat-vonis-sambo-cs-sorot-proses-kasasi.

Gayati, M. D. (2023, Agustus 10). Jokowi ajak masyarakat hormati putusan MA soal kasasi Ferdy Sambo. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3674619/jokowi-hormati-putusan-ma-soal-kasasi-ferdy-sambo.

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Karo Karo, R. (2023). INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT. Jurnal Yudisial, 16(3), 310–324. https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.652

Citation Check