CALON TUNGGAL PILKADA KURANGI KUALITAS DEMOKRASI

Muhammad Anwar Tanjung, Retno Saraswati

Abstract


ABSTRAK

Secara filosofis pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Faktanya terjadi peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Penelitian ini membahas calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi perlu disikapi oleh pemangku kepentingan yang terlibat untuk tetap menjaga proses pemilihan ini berlangsung secara demokratis. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal. Fakta terkini pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal perlu dikawal sehingga pemilihan tetap berlangsung secara demokratis. Penelitian ini menyimpulkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah memerlukan konstruksi hukum yang tepat (tidak dibiarkan terlepas) untuk menjamin demokrasi berjalan secara demokratis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Kerangka hukum harus menjamin pembatasan maksimal dukungan kursi calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, sehingga dapat menghilangkan monopoli individu atau kelompok pemodal terhadap persyaratan dukungan calon kepala daerah.

Kata kunci: pemilihan kepala daerah; calon tunggal; demokrasi.

 

ABSTRACT

Philosophically, regional head elections are the implementation of people's sovereignty to be elected and vote in a democratic election process. There has been an increase in the number of regional elections with a single candidate. This research discusses the only candidate in the election of regional heads based on the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. According to researchers, the decision of the constitutional court needs to be addressed by the stakeholders that involved keeping the election process going on democratically. This study is non-doctrinal research. The latest facts about the election of a regional head with a single candidate need to be guarded so that the polls will continue democratically. This research concludes that a single candidate in the local head election requires an appropriate legal construction (not left aside) to ensure democracy runs democratically after the Constitutional Court Decision Number 100/ PUU-XIII/2015. The legal framework must guarantee the maximum support limitation for regional head candidate seats that carried by political parties or the association to eliminate the monopoly of individuals or groups of financiers regarding the support requirements of local head candidates.

Keywords: regional head election; single candidate; democracy.


Keywords


regional head election; single candidate; democracy

Full Text:

PDF

References


Buku

Asshiddiqie, J. (2011). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Burns, J.M., Peltason, J.W., & Cronin, T.E. (1989). Government by the people. New Jersey: Englewood Cliffs.

Hague, R. & Harrop, M. (2001). Comparative government & politics an introduction. New York: Palgrave.

Harjanto, N. (2011). Politik kekerabatan & institusionalisasi partai politik di Indonesia. Jakarta: Analisis CSIS.

Hastuti et al. (2012). Politik uang dalam pemilihan kepala desa Cangkringan & desa Dawuhan kecamatan Talang kabupaten Tegal. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hix, S. & Whiting, M. (2012). Introduction to political science. London: University of London.

Huda, N.H. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Huntington, S.P. (1989). The modest meaning of democracy. New York: Holmes and Meier.

Karim, M.R. (1991). Pemilu demokrasi komperatif. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Maciver, R.M. (1955). The modern state. London: Oxford University Press.

Maschab, M. (2013). Politik pemerintahan desa di Indonesia. Yogyakarta: Polgov Universitas Gajahmada.

Moleong, L.J. (2012). Metodologoi penelitian qualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Najib, M. et al. (2014). Pengawasan pemilu problem & tantangan. Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY.

Noer, D. (1983). Pengantar ke pemikiran politik. Jakarta: PT Rajawali.

Nurhasim, M. (Ed). (2014). Partisipasi pemilih pada pemilu 2014: Studi penjajakan. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum.

Nurtjahjo, H. (2006). Filsafat demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Office for Democratic Institutions and Human Rights (2002). Statement to the United Nations Commission on Human Rights at its 58th Session. Geneva: Ambassador Grard Stoudmann.

Pamungkas, S. (2009). Perihal pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Pemerintahan Fisipol UGM.

Pangi, S. (2012). Titik balik demokrasi. Jakarta: Pustaka Inteligensia.

Prodjodikoro, W. (1981). Asas-asas ilmu negara & politik. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Eresco.

Rahardjo, S. (2008). Membedah hukum progresif. Jakarta: Kompas.

__________. (2009). Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rivai, A. (2010). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Schumpeter, J. (1974). Capitalism, socialism, & democracy. New York: Harper.

Supriyanto, D. & Wulandari, L. (2012). Bantuan keuangan partai politik: Metode penetapan besaran, transparansi & akuntabilitas pengelolaan. Jakarta: Perludem.

Thaib, D. (1999). Kedaulatan rakyat negara hukum & konstitusi. Yogyakarta: Liberty.

Wardle, P. (2016). Cost of politics. London: Westminster Foundation For Democracy.

Wibowo, P.A. (2013). Mahalnya demokrasi memudarnya ideologi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

World Economic Forum [WEF]. (2017). The Global Human Capital Report 2017. Geneva Switzerland.

Jurnal

Edwin, D. (2012). Pemilukada & perilaku korupsi kepala daerah. Jurnal Komunitas, 6(2), 157- 165.

Fitriah. (2012, April). Fenomena politik uang dalam pilkada. Jurnal Politika, 1(1), 1-11.

Gaffar, J.M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Jurnal Konstitusi, 10(1), 1-31.

Rahardjo, S. (2005, April). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 1-24.

Zoelva, H. (2013). Memberantas electoral corruption. Jurnal Pemilu dan demokrasi, 5(5), 1-28.

Sumber lainnya

https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/ dps/1/nasional. Diakses tanggal 30 April 2018.

Inter-Parliamentary Union (IPU). (1997). Universal Declaration on Democracy. Cairo: Cairo International Conference.

www.nasional.okezone.com. Diakses 1 April 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i3.319

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.