IMPLIKASI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA MAHKAMAH AGUNG
DOI:
https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.19Keywords:
judicial power, judicial review, extraordinary request for reviewAbstract
ABSTRAK
Salah satu ciri penting negara hukum demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Perubahan UUD NRI 1945, memberikan dinamika ketatanegaraan dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku umum (erga omnes). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dampak penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini karena putusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kewenangan permohonan peninjauan kembali, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data yang terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan peradilan dalam kewenangan permohonan peninjauan kembali.
Kata kunci: kekuasaan kehakiman, judicial review, peninjauan kembali.
ABSTRACT
One of the hallmarks of a democratic legal state is an enforcement of independent and impartial judicial power. The amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has lead to political dynamics marked by the birth of the Constitutional Court of the Republic Indonesia. The Constitutional Court as the guardian of the constitution is mandated a constitutional duty to uphold justice at the heart of community’s life. Its specificity is its final, binding, and generally applicable decision (erga omnes). The Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 annulling Article 268 paragraph (3)
of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law has significant implications in the development of law in Indonesia since it is very closely associated with one of the jurisdictions of the Supreme Court to apply for extraordinary request for review. This analysis is a normative legal research which examines legal materials of the Constitutional Court Decision Number 34/PUUXI/2013, using statutory interpretations, comparative,
historical, and conceptual approach. Related data were elaborated in qualitative descriptive data analyses. The results show that the Constitutional Court decision implicates the independence of the Supreme Court in terms of the institutional system of judicial authority and administration of justice in the authority of extraordinary request for review.
Keywords: judicial power, judicial review, extraordinary request for review.
References
Amsari, F. (2013). Perubahan UUD 1945 (Perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi). Rev. Ed. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Asshiddiqie, J. (2001). Peradilan konstitusi di 10 negara. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
___________. (2010). Hukum acara pengujian undang-undang. Jakarta: Sinar Grafika.
___________. (2012). Pengantar ilmu hukum tata negara. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
___________. (2015). Konsepsi nilai demokratis, kebersamaan dan ketaatan hukum dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai
konstitusi. Diakses dari http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsinilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatanhukum-dalam-meningkatkan-pemahamannilainilai-
konstitusi/.
Etudaiye, M.A. (2007, Maret). The doctrine of natural justice as an arm of the rule of law in Nigeria. Journal of Malaysian and Comparative Law, 43(3), 211.
Fachruddin, I. (2004). Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah. Bandung: Alumni.
Fuadah, A. (2014). Implikasi asas nemo judex in causa sua dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap konsepsi negara hukum di Indonesia. Skripsi.
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Garlicki, L. (2007, Januari). Constitutional Courts versus Supreme Courts. Oxford Journal, 5(1), 44.
Garner, B.A. (2004). Black’s law dictionary. 8th Edition. West Texas.
Harahap, Y. (2010). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan. Bandung: Nusamedia.
Jackson, V.C. (2012). Judicial independence in transition. Dordrecht: Springer Heidelberg.
Kartika, S.D. (2014, Maret). Peninjauan kembali lebih dari satu kali antara keadilan dan kepastian hukum. Info Singkat Hukum, VI(6).
Kompas. (2015, April). Mahkamah Agung jangan batasi PK. Kompas.
Latif, A. et al. (2009). Buku ajar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media.
Lingkaran Survei Indonesia. (2015). Survei wibawa hukum 2013. Diakses dari http://www.antaranews.com/berita/367568/survei-5606-persen-publik-tidak-puas-atas-penegakanhukum.
Loewenstern, M.E. (2003, Spring). The impartiality paradox. Yale Law and Policy Review, 21(2).
Mahfud MD., M. (1998). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
______________. (2006). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Jakarta: Pusat LPES.
______________. (2007). Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi. Jakarta: LP3ES.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2014. Diakses dari https://www.mahkamahagung.go.id/images/ltmari-2014.pdf.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). Cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya. Jakarta: Sekretariat
Jenderal MK RI.
Marzuki, H.M.L. (2006). Berjalan-jalan di ranah hukum. Jakarta: Konpress.
Marzuki, P.M. (2007). Penelitian hukum. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Musschenga, A.W. (tt). The debate on impartiality: An introduction, ethical theory and moral practice. Bahan kuliah. Department of Philosophy Vrije Universiteit, Amsterdam.
Pangabean, H.P. (2001). Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari. Rev. Ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Siahaan, M. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Soemantri, S. (1986). Hak menguji material di Indonesia. Bandung: Alumni.
Spector, H. (2002, Oktober). Judicial review rights and democracy. Makalah, dalam Workshop Law and Philosophy University of North Carolina, Chapel Hill-North Carolina.
Tahir, H.D. (1982). Herziening di dalam kitab undang-undang
hukum acara pidana. Bandung: Alumni.
Waluyo, B. (1992). Implementasi kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Wiriadinata, W. (2008). Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Cetakan Pertama. Bandung: Java Publishing.
Wiwoho, J. (2006). Lembaga-lembaga negara pasca amandemen keempat UUD 1945. Surakarta: UNS Press.
Yale, D.E.C. (1974, April). Iudex in propria causa: An historical wxcursus. The Cambridge Law Journal, 33(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
Citation Check
License
FORMULIR COPYRIGHT TRANSFER
Naskah ini asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah di atas kepada Jurnal Yudisial, jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan.
Setiap orang yang terdaftar sebagai penulis pada naskah ini telah berkontribusi terhadap substansi dan intelektual dan harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta merupakan tanggung jawab Penulis, bukan tanggung jawab Jurnal Yudisial.
Naskah ini berisi karya yang belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dipertimbangkan untuk publikasi di jurnal lain.
