PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSAINGAN DALAM KASUS GADAI YANG TERINDIKASI "SANRA PUTTA"

A Nuzul

Abstract


ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian gadai tanah (Bugis: sanra tanah) di masyarakat Kab. Bone pada kenyataannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, di mana pemilik barang gadai tetap berkewajiban mengembalikan uang tebusan. Begitu pula perjanjian gadai atas tanah dilaksanakan hanya secara lisan (tidak ada bukti tertulis) dan tidak adanya saksi. Lazim pula pelaksanaan gadai atas tanah kemudian berubah (diteruskan) menjadi jual beli, yang dalam istilah adat kebiasaan masyarakat setempat disebut dengan sanra putta (jual putta). Jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari,
misalnya salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) atau mengingkari kesepakatan yang pernah mereka lakukan, maka penyelesaian secara kekeluargaan biasanya ditempuh walau tidak mudah diatasi, sehingga harus juga dibawa ke pengadilan. Hakim yang menangani kasus demikian seyogianya mencermati adanya latar belakang perjanjian demikian. Dalam putusan No. 34/Pdt.G/2007/PN.WTP ini, penulis mengindikasikan adanya jual beli tanah yang disebut sanra putta.

Kata kunci: perjanjian gadai tanah, sanra tanah, sanra putta.

 

ABSTRACT

Implementation of the land mortgage agreement called sanra tanah in the Bone Regency, in fact, fails to comply with Article 7 of Law in lieu No. 56 Year 1960 on the Establishment of Agricultural Land. According to this regulation, the owner remains obligated to return the pawned goods ransom. There is also common that land mortgage agreements are verbally concluded without any written evidence as well as witnesses. In practice, these initial agreements can be continued to sale and purchase agreements based on the local traditions. If there is a dispute related to the so called sanra putta agreement, the amicable settlement will be chosen as the first resort, but the choice usually does not succeed to resolve the conflict. Due to the lack of evidence, such a dispute finally will be brought to the court. As mentioned by the author of this article, any panel of judges should be aware of such a customary background. Decision No. 34/Pdt.G/2007/PN.WTP, the author indicates that the case belongs to a sanra putta agreement.

Keywords: land mortgage agreement, sanra tanah, sanra putta.


Keywords


land mortgage agreement; sanra tanah; sanra putta

Full Text:

PDF

References


Ali, Achmad. 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologisi). Cet. I. Jakarta: Pen: Chandra Pratama.

Emirzon, Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase). Cet. I. Jakarta: Pen: Gramedia Pustaka Utama.

Mertokudumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I. Yogyakarta: Pen: Liberty.

_________________. 1996. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar. Cet. I. Yogyakarta: Pen: Liberty.

Meliala, S. Djaja. 2008. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Cet. II. Bandung: Pen: Nuansa Aulia.

Nuzul, A. 2009. Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional Berdasarkan Sistem Bilateral (Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUHpdt, Menurut Hukum Islam, dan Menurut Hukum Adat), Disestasi, FH. UGM, Yogyakarta.

Subekti, R. 1980. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. XV. Jakarta: Pen: Intermasa.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Cet. XXVIII. Jakarta: Pen: PT. Pradnya Paramita.

Soesilo, R. 1980. RIB/HIR, Dengan Penjelasannya, Bandung: Pen: Karya Nusantara.

Undang-Undang/Putusan

Keputusan Bersama (SKB) antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/2009 Dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP pada Pengadilan Kelas 1 B Watampone.

Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, beserta Penjelasannya.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pustaka Online:

Gadai Tanah Adat Selalu Dapat Ditebus: Kasus Harta Pusaka Tinggi Minangkabau -Onta Berkokok-http://asaad36.blogspot.com/2010/10/gadai-tanah-Adat-selaludapat-ditebus.html (Diakses, 29 Juni 2012).

Jaminan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat (Dimuat oleh Admin PN.Bjb/ 21-07-2009: ttp://www.pnbanjarbaru.go.id/Index.php?content=mod_artikel&id=13 (Diakses 2 9 Juni 2012).

Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Diposkan oleh Ray Pratama Siadari (owner Sekolah TInggi Ilmu Hukum Pratama) di 02:55: http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html. (Diakses, Ahad, 12 Februari 2012).

Yuliana, Andi 5 Juli 2008 "Konflik dan Penyelesaian Dalam Perjanjian Gadai Tanah pada Masyarakat Adat Bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng", PustakaNet.Wordpress.Com, (Diakses, Ahad, 29 April 2012).




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i2.153

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.