PENAFSIRAN HUKUM DEKONSTRUKSI UNTUK PELANGGARAN POLIGAMI

Faiq Tobroni

Abstract


ABSTRAK
Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menunjukkan bahwa pelanggaran poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dapat dipidana dengan dihubungkan kepada pemidanaan
atas pernikahan terlarang. Analisis ini menitikberatkan pada dua hal yaitu: pertama, bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara dua putusan; kedua, perbedaan metode penafsiran hukum dari setiap putusan dan implikasinya untuk menghubungkan pemidanaan atas pernikahan terlarang dengan pelanggaran poligami. Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN menganggap perkawinan IR dengan H (yang dianggap terlarang) adalah tidak sah, sementara Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menganggap sebaliknya. Metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN adalah subsumptif, sehingga menyimpulkan bahwa IR tidak dapat dipidana. Sementara metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 adalah metode dekonstruksi dalam pengertian melakukan intertekstualitas teks hukum (menemukan makna tidak
terkatakan). Putusan kasasi menunjukkan bahwa pidana oleh IR atas Pasal 279 ayat (1) KUHP (perkawinan yang telah ada dapat menjadi penghalang perkawinan setelahnya) justru mendapatkan justifikasi dari makna yang tidak terkatakan atau di luar KUHP (suami tidak boleh menikah lagi tanpa adanya izin dari istri yang ada; Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang dibuktikan dengan ketiadaan izin istri pertama (SM) bagi IR untuk menikah dengan H.

Kata kunci: poligami, pernikahan terlarang, metode penafsiran.


ABSTRACT
Decision Number 937 K/Pid/2013 shows that the criminal offense of polygamy which are not in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Dissemination of Islamic Law Compilation may be subject to criminal with relation to the offense of illicit marriage. The focus of the discussion in this analysis is tantamount to explaining how two decisions have differences in the legal considerations and different methods of legal interpretation, and its implications related to criminal prosecution for illicit marriage with polygamy offense. Decision Number 341/
Pid.B/2012/PN.BKN discusses the marriage of IR to H (which is considered illicit) is unlawful, while Decision Number 937 K /Pid/2013 assumes otherwise. The legal interpretation of Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN is subsumption method, which concludes that IR is not subject to criminal. Whereas the rightful interpretation of Decision Number 937 K/Pid/2013 is the method of deconstruction, conducting intertextuality
on the legal texts (finding “the unspeakable meaning”). Decision of cassation indicates that the criminal sanction of IR on Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code
(previous marriage can be a barrier for subsequent marriages), even get justification of “the unspeakable meaning” or apart from the Criminal Code (a husband should not marry again without permission of his wife; Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage). This is taken into account in the absence of the first wife’s permission (SM).

Keywords: polygamy, illicit marriage, legal interpretation.


Keywords


polygamy; illicit marriage; legal interpretation

Full Text:

PDF

References


Afrianty, D. (2015). Women and sharia law in northern Indonesia: Local women’s NGOs and the reform of Islamic Law in Aceh. New York: Routledge.

Al-Jaziri, A. (2003). Al-fiqhu ‘ala mazhahib alarba’ah.

Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Anshori, A.G. (2011). Hukum perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif. Yogyakarta: UII Press.

Dirdjosisworo, S. (2008). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hartoko, D., & Rahmanto, B. (1986). Pemandu di dunia sastra. Yogyakarta: Kanisius.

Lukito, R. (2013). Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgable. New York: Routledge.

Marzuki, P.M. (2014). Penelitian hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mughniyah, M.J. (2015). Fiqih lima mazhab: Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali (Gold Edition). Jakarta: Penerbit Lentera.

Nurmila, N., & Bennet, L.R. (2014). ‘The sexual politics of poligamy in Indonesian marriages’ dalam Bennet, L.R., & Davies, S.G. (Ed). Sex and sexualitues in contemporary Indonesia: Sexual politics, health. New York: Routledge.

Rofiq, A. (2013). Hukum perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sampford, C. (1989). The disorder of law, a critique of legal theory. UK: Blackwell.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sudjito. (2006, Juni). Chaos theory of law: Penjelasan atas keteraturan dan ketidakteraturan dalam hukum. Mimbar Hukum.18(2), 159-292.

Susanto, A.F. (2010). Ilmu hukum non sistematik; Fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wignjosoebroto, S. (2002). Hukum, paradigma, metode, dan dinamika masalahnya. Jakarta: Elsam & Huma.

Witgens, L.J. (2012). Legisprudence; Practical reason in legislation. England: Ashgate Publishing Limited.

Zuhri, S. (2013). Sanksi pidana bagi pelaku nikah siri dan kumpul kebo. Semarang: Bima Sejati.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i3.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.