PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA BERBASIS METODE ANTINOMI NILAI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Ali Imron

Abstract


ABSTRAK
Bercermin pada putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kag. tanggal 25 November 2014 yang mengadili konflik agraria di Desa SS, dapat dipetik suatu pelajaran betapa lemahnya peran pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum yang visioner dalam melindungi kelompok masyarakat petani yang tidak berdaya. Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 telah memberikan mandat yang jelas, baik yang ditujukan kepada DPR, presiden, dan lembaga yudikatif (pengadilan), yaitu pertama, menjalankan pembaruan agraria; dan kedua, menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Amanah tersebut menginspirasi pengadilan agar dalam menyelesaikan konflik agraria, bukan hanya mengandalkan legalisme/formalisme, tetapi melalui paradigma hukum progresif yang mengedepankan keadilan substansial. Berpegang pada prinsip kebebasan hakim dalam penegakan hukum, peluang terbuka lebar untuk memadukan ketegangan
–melalui metode antinomi- nilai antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan, agar lebih mengedepankan nilai manfaat bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh kekuatan dan kekuasaan pemodal besar di dalam kancah
konflik agraria.

Kata kunci: konflik agraria, antinomi nilai, penegakan hukum.

 

ABSTRACT
Court Decision Number 06/Pdt.G/2014/PN.Kag issued on November 25, 2014, which tried the case of agrarian disputes in SS, reflects the poor role of the judiciary as
the law enforcement agency whose vision is to protect helpless the society group of farmers. The People’s Consultative Assembly Decree Number IX of 2001 has
given a clear mandate, addressed both to the House of Representatives, the president, and the judicial agency (courts), that are firstly, to implement the agrarian reform,
and secondly, to uphold the equitable and sustainable principles of natural resources management. The mandate inspires the courts to not only rely on legalism/formalism in resolving agrarian disputes, but also on the progressive law paradigm which promote substantial justice. Adhering to the principle of independence of judiciary in law enforcement, chances are wide open to chime strain value -through a method of antinomybetween the demands of legal certainty and the demands of justice, which emphasizes value of merit o the communities marginalized by the authority and power
of the capitalists in the arena of agrarian disputes.

Keywords: agrarian disputes, antinomy of values, law enforcement.


Keywords


agrarian disputes; antinomy of values; law enforcement

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman. (1987). Tebaran pikiran tentang studi hukum & masyarakat. Jakarta: Media Sarana Press.

Christodoulou. (1990). The unptomised land: Agrarian reform & conflict worldwide. London: Zed Books.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Diakses dari www.putusan.mahkamahagung.go.id.

Harsono, B. (2007). Hukum agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi & pelaksanaannya. Jilid I: Hukum tanah nasional. Edisi Revisi. Jakarta: Jambatan.

Indriayati. (2012, Mei). Potret konflik agraria di Indonesia, tantangan bagi “tanah untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Jurnal Pertanahan, 2(1), 103-121.

Komnas HAM. (n.d.). Presiden komitmen selesaikan konflik agrarian. Diakses dari www.investor.co.id.

KPA. (2010, Desember 30). Tidak ada komitmen politik pemerintah untuk pelaksanaan reforma agraria. Laporan akhir tahun 2010 Konsorsium Pembaruan Agraria. Jakarta.

Kusuma, M. (2009). Menyelami semangat hukum progresif, terapi paradigmatik bagi lemahnya hukum Indonesia. Yogyakarta: Antonylib.

Manulang, E. F. M. (2007). Menggapai hukum berkeadilan, tinjauan hukum kodrat & antinomi nilai. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentangpenemuan hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2004, Juni 24). Hukum progresif yang membebaskan. Kompas.

___________. (2010). Penegakan hukum progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rubrik: Dialog agraria nasional. Suara Pembaruan Agraria, Edisi IX/Desember 2013-Februari 2014. 64-67.

Rubrik: Dialog agraria nasional. Suara Pembaruan Agraria, Edisi VIII/September-November 2013, 30-31.

Sidharta, A. (Ed). (1996). Refleksi tentang hukum. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

Susanto, A. F. (2005). Semiotika hukum, dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna. Bandung: Refika Aditama.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i2.54

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.