SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN

Ramiyanto Ramiyanto

Abstract


ABSTRAK
Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 ayat (2) KUHAP tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan
praperadilan. Namun dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan penetapan tersangka BG yang dilakukan oleh penyidik
KPK tidak sah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat
(1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Menurut hakim, penetapan tersangka terhadap BG oleh penyidik KPK merupakan bentuk dari “tindakan lain” aparat penegak hukum yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Kedua pasal tersebut sebenarnya lebih kuat digunakan sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti rugi karena seorang tersangka perkaranya dihentikan baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kata “tindakan lain” yang dimaksud
dijadikan dasar sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan seharusnya adalah atas dasar keadilan dengan keluar dari ketentuan KUHAP.

Kata kunci: status tersangka, praperadilan, objek gugatan.

 

ABSTRACT
Article 1 point (10) in conjunction with Article 77 paragraph (2) of Criminal Procedure Code does not clearly and explicitly regulates on the legitimacy of suspect status determination as an object of pretrial petition. However, the suspect status of BG submitted by the Corruption Eradication Commission was received and approved as illegitimate by the pretrial panel of judges though the Court Decision Number 04/Pid.
Prap/2015/PN.Jkt.Sel. To analyze, it is resolved that the legal basis of the judgment consideration is Article 77 in conjunction with Article 82 paragraph (1) in conjunction
with Article 95 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. Determining BG as a graft suspect in the investigation of corruption cases conducted by the Corruption Eradication Commission was regarded by the judges as a form of “measure” referring to the phrase in Article 95 paragraph (1) and (2) of Criminal
Procedure Code, that is “‘other measures’ conducted by the arbitrary law enforcement officials.” These two articles are actually more appropriate when used by the suspect to seek redress, in the event that the case was stopped either at the level of investigation or prosecution. For that reason, it is not suitable if the term “other
measure” issued as the legal basis of the determination of the suspect as the object of pretrial petition. The consideration of the pretrial panel of judges in deciding
the legitimacy of suspect status as the object of pretrial petition shall be made on the basis of justice at the first place by putting aside the provisions of the Criminal
Procedure Code.

Keywords: status of suspect, pretrial, object of petition.


Keywords


status of suspect; pretrial; object of petition

Full Text:

PDF

References


Asshiddiqie, J. (2011, November 22-24). Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan

HAM RI di Jakarta.

___________. (2012). Hukum tata negara & pilarpilar demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (2012). Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan & teori hukum progresif.

Yogyakarta: Genta Publishing.

Darmodihardjo, D., & Sidharta. (1996). Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

____________. (2008). Pokok-pokok filsafat hukum (Apa & bagaimana filsafat hukum Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Effendi, L. (2004). Pokok-pokok hukum administrasi. Malang: Bayumedia Publishing.

Gunawan, A., et.al. (2014). Indeks negara hukum Indonesia 2013. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable.

Hamzah, A. (2014). Hukum acara pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP: Penyidikan & penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

____________. (2012). Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi & peninjauan kembali). Jakarta: Sinar Grafika.

HR, R. (2011). Hukum administrasi negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintas sejarah. Yogyakarta: Kanisius.

Ibrahim, J. (2006). Teori & metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi.

Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Muntoha. (2009). Demokrasi & negara hukum. Jurnal Hukum, 16(3) Juli 2009, 379-395.

Novianti. (2015). Implikasi hukum putusan praperadilan penetapan tersangka Budi Gunawan. Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual & Strategis, Vol. VII, No.

/II/P3DI/Februari 2015.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2014). Empat pilar kehidupan berbangsa & bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Qamar, N. (2013). Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human rights in democratiche rechsstaat). Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2009). Hukum & perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Jakarta: Kompas.

___________. Hukum progresif sebagai dasar pengembangan ilmu hukum Indonesia, dalam Gunawan, B. S. A., & Ramadhan, M. (2012). Menggagas hukum progesif Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sidharta. Pendekatan hukum progresif dalam mencairkan kebekuan produk legislasi, dalam Mahfud MD, M., et.al. (2013). Dekonstruksi dan gerakan pemikiran hukum progesif.

Yogyakarta: Thafa Media.

Simangunsong, M. (2006). Analisis yuridis penerapan konsep negara hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang adil & bertanggung jawab (Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca

amandemen). Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i2.51

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.