PENAFSIRAN MOU HELSINKI TERKAIT KEBERADAAN CALON INDEPENDEN DALAM KAITAN MAKNA OTONOMI KHUSUS DI ACEH

Zaki 'Ulya

Abstract


ABSTRAK
Aceh merupakan salah satu daerah provinsi dalam lingkup Negara Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus diatur
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, melalui semangat MoU Helsinki. Salah satu kekhususan Aceh terkait dengan otonomi khusus yaitu hak bidang politik seperti keikutsertaan calon independen dan partai politik
lokal. Kedua hal tersebut merupakan perintah langsung dari MoU Helsinki. Namun, kedua hal tersebut terkendala dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memerintahkan setiap daerah provinsi dapat
mengikutsertakan calon independen dalam pemilukada. Kendala Aceh, keikutsertaan calon independen dalam pemilukada menurut MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 hanya satu kali. Oleh karena itu, pertentangan politik terjadi diakibatkan karena pelaksanaan seluruh butir MoU Helsinki belum diselesaikan oleh pemerintah pusat dan adanya upaya
menggagalkan pelaksanaan pemilukada akibat MoU Helsinki tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Maka permasalahan tersebut dimohonkan untuk diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi menilai terjadi perbedaan penafsiran atas MoU, khususnya terkait hak politik di Aceh. Adapun inti dari Putusan Nomor 35/
PUU-VIII/2010 yaitu memperjelas makna otonomi khusus terkait hak politik yang disebutkan oleh MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
bagi Aceh. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran bahwa pelaksanaan MoU tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Kata kunci: otonomi khusus, hak politik, pemilukada.

 

ABSTRACT
Aceh is one of the provinces within the territory of Indonesia which obtained special status of regional autonomy. The provision of special autonomy region is stipulated on Law Number 11 of 2006, through the spirit of the Helsinki Memorandum of Understanding. One of the specificities associated with Aceh’s special status of
regional autonomy is the rights in politics, especially in the participation of independent candidates and the local political parties. Those two dictums are the basics of a deal on Helsinki Memorandum of Understanding. However, both cases are constrained by the enactment of Law Number 12 of 2008, which instructs that each of
the provinces may involve the independent candidates in the election. The problem is that the participation of independent candidates in the election in Aceh, under Helsinki Memorandum of Understanding and the Law Number 11 of 2006, shall be only performed one time. It is therefore political conflicts occurred, due to the
implementation of all points of agreement in Helsinki Memorandum of Understanding has not been followed up by the National Government, and that there are attempts
to thwart the implementation of the election because the Helsinki Memorandum of Understanding is not realized as should be. This issue is then filed to the Constitutional Court and decided through the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-VIII/2010. The essence of the Constitutional Court Decision Number 35/PUUVIII/2010 is to clarify the issue of special autonomy of Aceh related to political rights established in Helsinki Memorandum of Understanding and Law Number 11 of 2006. On the whole, the Constitutional Court interprets that the implementation of the Memorandum of Understanding does not conflict with the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: special autonomy, political rights, regional election.


Keywords


special autonomy, political rights, regional election

Full Text:

PDF

References


Aceh Institute. (2010). Rangkeum 2009, (Olah-pikir Aceh Institute di media). Banda Aceh: Aceh Institute Press.

Agusman, D. D. (2010). Hukum perjanjian internasional kajian teori & praktek Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Aguswandi & Large, L. (2008). Rekonfigurasi politik: Proses perdamaian Aceh. London: Conciliation Resource.

Aldyan, M. (2014). Penafsiran & konstruksi hukum. Diakses dari

Angkat, N. A. (2010). Analisis yuridis pengelolaan dana otonomi khusus di provinsi Aceh berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Tesis.

Medan: Universitas Sumatera Utara.

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Astawa, I. G. P. (2009). Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia. Bandung: Alumni.

Bahri TOB, H. (2010, Juli 28). Otonomi khusus Aceh, Makalah Pembahas Khusus disampaikan pada FGD tentang “Kedudukan Daerah Istimewa/Daerah Khusus Dalam Konstitusi Negara

Republik Indonesia.” Jakarta: BPHN.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). Kamus besar bahasa Indonesia. Cetakan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Fatwa, A. M. (2009). Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Hadjon, P. M. (2008). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Cet. 10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hendratno, E. T. (2009). Negara kesatuan, desentralisasi & federalisme. Jakarta: Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press.

Huda, N. (2009). Otonomi daerah filosofi, sejarah perkembangan & problematika. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Isra, S. (2010). Purifikasi proses legislasi melalui pengujian undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia, 7(1) Maret 2010.

Jalil, H. (2005). Eksistensi otonomi khusus provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam negara kesatuan RI berdasarkan UUD 1945. Bandung: CV Utomo.

Kelsen, H. (2010). General theory of law & state. Muttaqien, R. (Ed.). Cet. V. Bandung: Nusa Media.

Loth, M. A. (2007). Bahasa & hukum, sebuah metodologi kecil. Doludjawa, L. (Ed.) Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lusia, H. (2010). Mediasi yang efektif dalam konflik internal studi kasus: Mediasi crisis management initiative dalam proses perdamaian gerakan Aceh merdeka & pemerintah Republik Indonesia. Tesis. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca sarjana Departemen Hubungan

Internasional, Universitas Indonesia.

Mahfud MD, Moh. (2009). Konstitusi & hukum dalam kontroversi isu. Jakarta: Rajawali Press.

___________. (2009, September 8). Konstitusi Negara. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI

Perjuangan 2009-2014. Jakarta: Ball Room Hotel Harris Tebet.

Mahkamah Konstitusi RI (MK RI). (2006). Menelisik tafsir konstitusi. Jurnal Konstitusi, 3(3). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

___________. (2010). Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari berpikir hukum tekstual ke hukum progresif). Hasil Penelitian. Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). (2003). Panduan dalam memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Marzuki, L. (2006). Berjalan-jalan di ranah hukum, pikiran lepas Prof. DR. Laica Marzuki, S.H. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Nasution, F. A. (2009). Pemerintahan daerah & sumber-sumber pendapatan daerah. Jakarta: PT. Sofmedia.

Piliang, I. J. (2010). Pengaruh sistem lambang & separatiesme GAM terhadap RI. Yogyakarta: Ombak.

Prasojo, E. (2009). Reformasi kedua melanjutkan estafet reformasi. Jakarta: Salemba.

Pratomo, E. (2011). Hukum perjanjian internasional (pengertian, status hukum & ratifikasi). Bandung: PT Alumni.

Suprantio, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang “testimonium de auditu” dalam peradilan pidana: Kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010). Jurnal Yudisial, 7(1), 34-52.

Syahuri, T. (2011). Tafsir konstitusi berbagai aspek hukum. Jakarta: Kencana.

Yoesoef, M. D. et.al. (2009). Sejarah lahirnya UU PA. Banda Aceh: Kerjasama Fakultas Hukum Unsyiah dan Sekretaris Dewan Rakyat Aceh.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i2.49

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.