PEMIHAKAN HAKIM TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH

Bambang Sutiyoso

Abstract


ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor 44/PDT/2011/PTY terkait sengketa kepemilikan tanah. Pengkajian putusan dilakukan secara komprehensif, dengan mencermati kasus posisinya, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hukum, amar putusannya dan selanjutnya dilakukan analisis dengan merujuk pada data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Pertama, putusan hakim secara umum telah mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku dan dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam gugatan atau jawaban gugatan dengan berpedoman pada bukti-bukti yang diatur dalam hukum acara perdata. Kedua, putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis dalam pertimbangan hukumnya dan telah berupaya menggali nilai-nilai nonyuridis yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, harus diakui dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi sumber-sumber hukum secara lengkap, misalnya yurisprudensi dan doktrin. Terakhir, hakim banding dalam sikapnya ternyata lebih berpihak pada keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Hal ini dapat terlihat ketika akta jual beli tanah dalam kasus ini dianggap tidak sah dan memiliki kekuatan hukum karena akta jual beli Nomor 299/2008 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT itu diperoleh dengan surat kuasa mutlak yang substansinya bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1992.

Kata kunci: kepemilikan tanah, keadilan substantif.


ABSTRACT
This article discusses a land ownership dispute revealed in decision of the Yogyakarta’s Appealate Court Number 44/PDT/2011 PTY. The author scrutinizes all aspects of the decision ranging from the fundamentum petendi, legal basis, petitum up to the dictum and enriches his analyses by using both primary and secondary data. He concludes that: (1) in general, this decision has been in line with all essentials of civil procedural law and the panel of judges has been succesful to disclose all elements of the arguments either those of the plantiff or of the defendant; (2) the decision shows the implementation of appropriate legal reasoning and the ability to explore living values in our society. Unfortunately, the panel of judges still presents it based upon a lack of references like precedential decisions and/or legal doctrines. In this case, the panel takes the substantive justice into account rather than procedural justice. This preference can be seen as the panel of judges ignores the validity of the notary public’s deed Number 2999/2008 in which it was conveyed based on the absolute power of attorney that is considered against the Home Affairs Minister’s Instruction Number 14 Year 1992.

Keywords: land ownership, substantive justice.

Keywords


land ownership; substantive justice

Full Text:

PDF

References


Fuady, Munir. 2003. Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedarmenegakkan-hukum.

http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/analisis-hukum-terhadap-kasus-sengketatanah-proyek-pemukiman-tni-al-dipasuruan-dihubungkan-dengan-undangundang-nomor-5-tahun-1960-tentang-pokok-agraria/ diakses tanggal 16 Maret 2012.

http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28

Instruksi Menteri dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

Keppres No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuatan Akta Tanah.

Subekti. 1989. Hukum Acara Perdata. Bandung: BPHN Departemen Kehakiman RI, Bina Cipta.

Sutiyoso, Bambang. 2009. Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan hukum Yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press.

Sutiyoso, Bambang. 2010. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. Yogyakarta: Jurnal Hukum FH UII.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Wardah, Sri & Sutiyoso, Bambang. 2007. Hukum acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i3.126

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.