DISPARITAS HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Wahyu Nugroho

Abstract


ABSTRAK
Disparitas hukuman dalam perkara pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari terhadap vonis apapun. Namun hal tersebut akan menimbulkan masalah ketika perbedaan tersebut tidak beralasan. Penulis menemukan terjadi disparitas hukuman dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas putusan hakim No. 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan putusan No. 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Beberapa hasil kajian terhadap kedua putusan ini terungkap antara lain: (1) kedua putusan menunjukkan hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan atas kedua putusan ini kurang memperhatikan faktor-faktor kriminogen yang ada di masyarakat, tidak bersandarkan kepada tujuan pemidanaan yang mengarahkan narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilakunya, dan masih kental pola pikir positivistis atau legistis, yaitu dengan digunakannya teori pencegahan khusus dan menerapkan sistem residivis; (2) dalam sudut pandang hakim dan kalangan akademisi, disparitas putusan hakim pada perkara pencurian dengan
pemberatan dalam konteks kedua putusan tersebut tidak mungkin dapat dihilangkan, paling tidak diminimalisasi dengan cara mempertimbangkan pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subjektif seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat dari perbuatan, bobot kejahatan, cara melakukan, sikap batin (kesalahan), dan relevansi dengan hakikat delik. Hakim jangan hanya mengacu pada pertimbangan formal.

Kata kunci: disparitas hukuman, pencurian dengan pemberatan, sistem peradilan pidana.


ABSTRACT
Disparity of sentencing in criminal case is hardly to be avoided. The problem of disparity emerges when there is not supported with enough and appropriate reasons as revealed by the author in court decisions Number 590/Pid.B/2007/PN.Smg and Number 1055/Pid.B/2007/PN.Smg in the criminal case of theft under aggravating circumstances. The author of this article concludes that: (1) both verdicts show that the judges did not pay enough attention to criminogenic factors existing in society as well as to the punishment objective as a means to behavior rehabilitation. On the other hand, judges all appeared to contribute to a mind-set characterized by a desire to follow legal positivism or legism. They preferred to impose special precaution theory and apply recidivist system. (2) In the perspectives of those judges and some academics, the disparity on the cases of theft under aggravating circumstances may not be eliminated, but at least, it is still possible to be minimized. The minimization can be done by considering the guidelines in terms of physical actions and subjective factors such as motivation and intention. Other considerations are the consequences of action, crime weighting, crime modus operandi, attitude, and the nature of crime. Hopefully, judges will never ponder formal consideration only.

Keywords: disparity of sentence, theft under aggravating circumstances, criminal justice system.

Keywords


disparity of sentence; theft under aggravating circumstances; criminal justice system

Full Text:

PDF

References


Abidin, Zainal. 2005. Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3. Cet. I. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Apeldoorn, Van. 1996. Pengantar Ilmu Hukum. Cet.26. Jakarta: Pradnya Paramita.

Arief, Barda Nawawi. 1993. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

______________. 2003. Perbandingan Hukum Pidana. Ed. 2. Cet. V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chazawy, Adami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana I. Ed. I. Cet. III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Djamali, R. Abdoel. 2003. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hood, Roger & Sparks, Richard. 1974. Key Issues in Criminologi. World University Library. McGraw-Hill Book Company. New York-Toronto.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Koeswadji, Hermien Hadiati dkk. 1985. Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya. Cet. I. Surabaya: PT

Sinar Jaya.

Konsep KUHP Tahun 2008, Pasal 54 tentang ”Tujuan Pemidanaan”. www.legalitas.org.

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Cet. I. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Ed. I. Cet. 3. Bandung: Alumni.

Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Cet. 2. Semarang: Alumni.

Sapardjadja, Komariah Emong. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi. Ed. I. Cet. I. Bandung: PT Alumni.

Sholehuddin, M. 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya. Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerodibroto, R. Soenarto. 2006. KUHP & KUHAP. Ed. 5. Cet. 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Cet. III. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sutarto, Suryono. 2003. Hukum Acara Pidana Jilid I. Cet. III. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Waluyo, Bambang. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Ed. I. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, S.H., (Hakim Pengadilan Negeri Semarang). 2012.

Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., M.H., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

& Ketua Tim Perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008). 2012.

Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang). 2012.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i3.124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.