PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KERUGIAN POTENSIAL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Liza Farihah, Femi Angraini

Abstract


ABSTRAK
Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidupnya karena kesinambungan kehidupan manusia tersebut bergantung pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap orang diberikan hak untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjamin pemenuhan hak atas lingkungan tersebut. Salah satu bentuk perwujudan hak aktif tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN apabila terdapat  Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Prinsip kehati-hatian dipergunakan dalam menetapkan kerugian potensial yang ditimbulkan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan lingkungan.

Kata kunci: lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian, kerugian potensial.

ABSTRACT
Human beings as living creatures cannot be separated with their environment on which our life and well-being depend. Therefore, every person is given a right to active role in environmental protection and management in order to ensure the fulfillment of his/her right to environment. One way to embrace the right is by filing a lawsuit to the state administrative court in case an administrative decision is not in accordance with the principles of environmental protection and management. The precautionary principle becomes essential for officials who enforce the environmental law to prevent any irreversible damage. Such a principle is also an instrument in determining potential damages caused by state administrative decisions related to the environment.

Keywords: environment, precautionary principle, potential damage.

Keywords


environment; precautionary principle; potential damage

Full Text:

PDF

References


Cameron, James & Juli Abouchar. 1996. The Status of the Precautionary Principle in International Law, dalam The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation. Hague: Kluwer Law International.

David Freestone. 1994. The Road from Rio: International Environmental Law after the Earth Summit. Journal of Environmental Law 6.

Freestone, David & Ellen Hey. 1996. Origins and Development of the Precautionary Principle, dalam The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation. Hague: Kluwer Law International.

Indonesia, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Indonesia, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 39 Tahun 1996 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939.

Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699.

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986.

Indroharto. 2003. Peradilan Tata Usaha Negara Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Keanekaragaman Hayati, www.blhbu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27%3 Akeanekaragamanhayati&catid=10&Itemid=18, diunduh pada 5 November 2012 pukul 11.16 WIB

Preston, Brian J. 2009. Jurisprudence On Ecologically Sustainable Development: Paul Stein’s Contribution”, Makalah disampaikan pada Symposium in Honour of Paul Stein AM, Sydney.

Putusan Leatch v National Parks & Wildlife Service tahun 1993 di Land and Environmental Court Act, New South Wales, Australia.

Report of the United Nation Economic and Social Comission for Asia and the Pasific (UN ESCAP) Ministerial Meeting in the Environment.

Soemaryono & Anna Erliyana. 1999. Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT Duta Prima.

Syahrin, Alvi. Seminar Nasional mengenai “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, 24 Mei 2011.

Wibisana, M.R.A.G. 2008. Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle. Desertasi Doktor Maastricht University, Maastricht.

Wolfenbarger, L.L & P.R. Phifer. 2000. The Ecological Risks and Benefits of Genetically Engineered Plants, Science, Vol. 290.




DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i3.123

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Yudisial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.